Peneliti Singgung Koalisi Gemuk di Dua Pemerintahan Terakhir, Oposisi Kembali Lemah Pasca Pemilu 2024?

Direktur CSIS Indonesia Philips J Vermonte angkat suara soal kemungkinan parlemen menguat dengan posisi oposisi yang diambil Parpol pasca Pemilu 2024. Hal ini Vermonte sampaikan di Konferensi Pers Quick Count Pemilihan Umum 2024: CSIS - Cyrus Network pada Kamis (15/2/24).

Dengan dinamika yang terjadi di Pilpres di mana versi Quick Count Prabowo-Gibran menang, maka potensi PDIP sebagai partai yang kemungkinan besar akan kembali menang di Pileg menjadi oposisi terbuka. Hal ini karena calon yang PDIP usung, Ganjar-Mahfud kalah. Belum lagi apabila partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ambil jalan menjadi oposisi.

Mengenai hal ini, Vermonte menyinggung soal dua pemerintahan terakhir yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Menurutnya di periode pertama keduanya, komposisi antara oposisi lewat parlemen dan kekuatan eksekutif di pemerintahan masih berimbang, tetapi berjalan khususnya di periode kedua, partai-partai merapat ke pemerintahan dan membuat posisi oposisi melemah.

Baca Juga: Peneliti Singgung Approval Rating Jokowi Soal Kekalahan Ganjar-Mahfud di Kandang Banteng

Karenanya menurutnya parpol lewat elitenya melakukan apa yang disebut elite driven di mana elite melakukan kesepakatan-kesepakatan di balik layar.

“Kesimpulannya menurut saya politik kita di parlemen adalah elite driven di mana elite kita parpol termasuk di dalamnya ‘salaman’, apakah itu baik atau buruk? sepanjang mengenai konflik itu baik tetapi di sisi lain korbannya adalah transparansi dan partisipasi ruang kritik yang kecil karena semua berada di koalisi pemerintahan,” jelasnya.

Meski demikian, Vermonte mengungkapkan perlunya menunggu hasil Pileg yang akan diumumkan oleh KPU.

Tetapi berpacu pada pemerintahan sebelumnya, peluang koalisi gemuk di pemerintahan sangat mungkin terjadi kembali dan membuat lemah posisi oposisi.

“Tetapi karena ini masih belum selesai PIleg, belum bisa kita katakan sebagai kesimpulan, tetapi mengingat pelajaran dari dua presiden kita yang terpilih secara langsung, elite driven politik itu menyebabkan terbentuknya koalisi gemuk, apakah ini akan terjadi lagi kita mesti menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, Peneliti CSIS Indonesia Arya Fernandes mengungkapkan jika pengusung 01 dan 03 memutuskan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, maka menurut Arya kekuatan oposisi bakal menguat khususnya dengan sokongan PDIP yang kemungkinan besar berdasar hasil quick Count akan kembali jadi partai pemenang Pileg.

“Pertanyaannya apakah partai yang ada di 01 dan 03 beberapa akan bergabung? tapi kalau saya lihat kecenderungannya mungkin PDIP Potensial akan jadi oposisi pertama meskipun ada kemungkinan ada pembicaraan, tapi kalau kita lihat PDIP potensial jadi partai oposisi besar di Parlemen,” jelasnya.

Mengenai kemungkinan jadi oposisi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan meski belum menentukan sikap resmi, partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen saat Prabowo Subianto resmi jadi presiden ke-8.

Baca Juga: Anies Temui Surya Paloh di NasDem Tower, Apa yang Dibahas?

"Berkaca pada periode kedua pemerintahan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (15/2/24).

Ia menyebut posisi berada di luar pemerintahan sudah pernah dijalankan PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.