Jokowi Minta RAPBN 2025 Harus Disiapkan untuk Presiden Terpilih

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) yang membahas persiapan Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah dan tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/02/2024) pagi.

Dalam SKP ini, dibahas pula Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.

Jokowi menekankan kepada para menteri dan jajarannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dalam penyusunan RKP dan kebijakan fiskal tersebut.

"RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres  2024. Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Maka RAPBN Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” tandasnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan agar Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 disiapkan dengan memperhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.

"Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara ekonominya sudah masuk ke resesi, seperti Jepang, Inggris, baru saja masuk ke resesi itu, sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan, jika terjadi gejolak dan krisis,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, penyusunan kebijakan fiskal juga harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi yang tengah dilakukan.

"Untuk postur makro fiskal dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama sepuluh tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi," tutupnya.