Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jelang Usainya Jalan Pemilu, Bagaimana Nasib UMKM?

        Jelang Usainya Jalan Pemilu, Bagaimana Nasib UMKM? Kredit Foto: Antara/Syaiful Arif
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kabar mengenai hasil dari quick count menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah memimpin. Namun, penting untuk selalu diingat bahwa hasil quick count ini bukan hasil akhir. Keputusan resmi tetap berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

        Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti mengungkapkan dampak potensial kemenangan pasangan ini terhadap ekonomi, khususnya kontribusi UMKM. 

        Baca Juga: Industri Properti Jadi Primadona Usai Pemilu, The Sanctuary Collection Luncurkan Klaster Terbaru

        "Saya bukan pengamat politik, dan kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Tetapi siapapun presidennya, saya berharap mereka bisa membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera," tutur Astuti, dikutip dari kanal YouTube INDEF, Jakarta, Senin (04/03). 

        Data kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia, lanjut Astuti kontribusinya cukup besar dan sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. 

        "Namun, jika kita melihat lebih detail masih ada pertanyaan tentang sektor UMKM mana yang paling banyak berkontribusi. Menurut data yang kita punya, UMKM berkontribusi sekitar 50 hingga 60% terhadap PDB," ujarnya. 

        Kendati begitu, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak relatif masih kecil dibandingkan dengan usaha besar dan menengah. Oleh karena itu, kontribusi utama UMKM terhadap ekonomi Indonesia ada kemungkinan terletak pada penciptaan lapangan pekerjaan. 

        Baca Juga: TPDI Datangi Bareksrim Polri Laporkan Dugaan Pelanggaran Proses dan Hasil Pemilu

        Selain itu, imbuh dia sebagian besar UMKM masih bergerak di sektor informal dan belum formal. Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih kecil karena masih banyak yang beroperasi di sektor informal. 

        "Permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah rendahnya pengadopsian teknologi digital, terutama dalam hal pembayaran cashless dan pemasaran melalui e-commerce. Pengadopsian teknologi cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan daripada di desa, dan masih terdapat kesenjangan digital antara kota dan desa," jelas dia. 

        Dengan adanya digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kelas UMKM dan memperluas pangsa pasar mereka. Dengan meningkatnya pangsa pasar, diharapkan pula omset dan revenue UMKM akan meningkat.

        Baca Juga: Jika Hak Angket Digunakan, Apakah Hasil Pemilu 2024 Bisa Dibatalkan?

        Namun, masih terdapat digital divide antara daerah perkotaan dan desa, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah. 

         "Untuk meningkatkan adopsi digital di UMKM, diperlukan peran penting dari pemerintah dalam membangun infrastruktur, menyediakan akses yang terjangkau, dan memberikan bimbingan teknis. Selain itu, program pemberdayaan seperti melalui Koperasi Unit Desa atau pasar rakyat juga dapat membantu UMKM meningkatkan omzet mereka. Namun, langkah-langkah ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas produk agar UMKM dapat bersaing secara global," tutur dia. 

        Lebih lanjut, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sebenarnya juga dapat mendukung UMKM meski efektivitasnya masih perlu dievaluasi. Tidak hanya edukasi tentang produk Indonesia, penting juga untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan harga yang bersaing. Hal ini penting mengingat fenomena produk impor yang menguasai pasar e-commerce

        Tidak berhenti pada masalah pasar saja, UMKM juga menghadapi kendala dalam hal modal, packaging, dan technical assistance. Bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas UMKM dalam manajemen dan produksi juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. 

        Baca Juga: Hak Angket Dinilai Penting untuk Menjelaskan Curang Tidaknya Pemilu 2024

        Dengan demikian, langkah untuk mendorong adopsi digital di UMKM tidak hanya memerlukan peran pemerintah dalam membangun infrastruktur dan program pendukung, namun ternyata juga dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas produk, akses modal, dan peningkatan kapasitas UMKM secara menyeluruh.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Naeli Zakiyah Nazah
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: