KKP Hentikan Kapal Keruk Pasir di Lamongan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian sementara aktivitas operasional kapal keruk (dradger) dan dumping di Pelabuhan Umum Kawasan Industri Lamongan Integrated Shorebase di Tanjung Pakis, Desa Kemantren, Lamongan, Jawa Timur.

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyebut bahwa pengerukan dan hasil kerukan (dumping) yang dilakukan Kapal Trailing Suction Hopper Dreger (TSDH) Sorong PT LIS, tidak dilengkapi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Baca Juga: KKP Dinobatkan Terbaik Soal Layanan Publik di 2023

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menyatakan  bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat.

“Untuk itu negara hadir menertibkan, agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan,” ujar Ipunk dalam keterangannya, Jum'at (26/4/2024).

Ipunk menuturkan, pemerintah mendorong iklim investasi di sektor kelautan dan perikanan sebagimana amanat undang-undang Cipta Kerja, namun jangan sampai mengabaikan aspek hukum lingkungan dan masyarakat.

Dia pun meminta para pelaku usaha tertib dalam beradministrasi dan menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal itu dinilai perlu agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. 

"Untuk itu, kapal ini kami hentikan dulu operasionalnya. Nanti jika sudah mengurus izin PKKPRL bisa dibuka (segel) untuk melanjutkan operasionalnya lagi. Kami tidak menghambat usaha. Namun apabila ini dibiarkan maka mungkin 10 tahun lagi masyarakat sudah tidak bisa menikmatinya,” ujarnya.

Baca Juga: KKP Percepat Hilirisasi Bandeng di Gresik

Ipunk juga berharap, meski kapal dredger tersebut digunakan untuk kawasan industri, ke depan PSDKP juga akan menertibkan di daerah lain kapal dredger yang tidak memiliki izin.

“Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah,” katanya. 

Ipunk menjelaskan kegiatan pengerukan dan dumping yang dilakukan oleh PT LIS tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

Baca Juga: KKP Perkuat Pola Komunal Pemasaran Rajungan Nelayan

Dalam Angka 28 Jo Angka 29 Undang Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

“Yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen KKPRL dapat dikenai sanksi administratif salah satunya berupa penghentian sementara kegiatan,” kata Ipunk.

Ipunk menuturkan, kronologis kejadian berdasarkan data dan informasi intelijen command center KKP (PUSDAL Ditjen PSDKP) 30 Desember 2023 diketahui Kapal TSDH Sorong beroperasi di Perairan Lamongan Provinsi Jawa Timur. Polsus PWP3K dari PSDKP melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan telah dilakukan permintaan keterangan awal kepada PT LIS pada tanggal 17 Januari 2024.

“Hasilnya benar bahwa di Terminal Umum Tanjung Pakis ada kegiatan pengerukan dan dumping pada bagian utaranya, maka pendalaman pulbaket pun terus dilakukan,” ujar Ipunk.

Pada 25 Maret 2024, Kapal Pengawas KKP Hiu 09 melakukan pemeriksaan pada Kapal TSHD Sorong. Ternyata benar bahwa kapal tersebut sedang melakukan kerja keruk dan dumping di perairan Lamongan. Ditambah dokumen PKKPRL tidak ada.

Baca Juga: KKP Pastikan Stok Ikan Aman Selama Ramadan dan Lebaran

Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.