Tanggapi Soal 'All Eyes on Papua', Wapres Tak Ingin Ada Lagi Kasus Serupa

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan kepala-kepala adat dan masyarakat dalam setiap rencana pembangunan di Papua.

Hal ini menyusul ramainya dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat Papua, yaitu suku Awyu dan Moi, dalam mempertahankan hutan adat mereka sampai muncul tagar "All Eyes on Papua."

Baca Juga: KKB Papua atau Internal Keamanan, Wapres Tegaskan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

"Ke depan, pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan kepala-kepala suku untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman," ujar Wapres usai meninjau Pemukiman Nelayan Malawei di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dilansir Jumat (07/06/2024).

Wapres menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan masyarakat adat, serta menghindari kebijakan yang dapat merugikan mereka.

"Kepada pimpinan daerah, terutama para Pj. Gubernur, harapan kita adalah mereka benar-benar melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan," tegasnya.

Di sisi lain, Wapres juga berharap proses hukum berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menangani gugatan yang diajukan oleh suku Awyu dan suku Moi. Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari terulangnya kasus serupa di masa mendatang melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adat.

"Harapan kita, ke depan tidak ada lagi kasus seperti ini karena komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat adat," tandasnya.

Adapun Wapres dalam kunjungannya didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way, Pj. Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Direktur Strategi dan Sistem Perencanaan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.

Baca Juga: Bersama Wapres, Baznas Salurkan Paket Logistik Keluarga di Papua Barat

Pernyataan Wapres ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melibatkan masyarakat adat dalam setiap langkah pembangunan di Papua, guna memastikan bahwa pembangunan tersebut berjalan harmonis dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat.