Cegah APBN 2025 Jeblok, Sri Mulyani Gercep Peringati Prabowo - Gibran: Jangan Sampai...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi kemungkinan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-Perubahan) 2025 pasca pemerintahan dipegang oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bendahara negara itu menyatakan bahwa APBN-P sesungguhnya adalah suatu hal yang sah-sah saja dilakukan.
Hal itu sudah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berdasarkan UU tersebut, presiden terpilih diberi kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya.
Meski begitu, Sri Mulyani menyebut bahwa dalam penyusunan APBN 2025, pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan perwakilan Prabowo - Gibran. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan program-program yang telah dijanjikan oleh pasangan capres dan cawapres terpilih tersebut.
Baca Juga: DPD Protes Soal Kenaikan Tarif Pajak, Sri Mulyani Bilang Begini: Kami Tentu Serahkan...
"Namun kami ini dalam menjalankan tugas hari ini untuk susun APBN 2025 kita juga terus berkoordinasi, komunikasi dengan tim yang disampaikan Pak Prabowo sehingga kita juga coba pahami dan desainnya sesuai dengan yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai programnya," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (11/6).
"Kita mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan tadi yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai program (Prabowo - Gibran)," ujar Sri Mulyani
Terlepas dari kewenangan presiden untuk melakukan APBN-P, Sri Mulyani mewanti-wanti agar pemerintahan yang baru nantinya bisa bijaksana mengelola anggaran belanja negara.
Perempuan yang akrab disapa Ani itu pun mengingatkan Prabowo - Gibran untuk tidak terlalu memaksakan pelaksanaan seluruh program. Pasalnya, hal itu dapat berujung pada APBN yang tidak sehat dan akhirnya malah memicu masalah baru.
Baca Juga: Prabowo Bilang Akan Pelajari Soal Tapera: Cari Solusi Terbaik...
"Jangan sampai mengakodomasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri," pesannya.
Ia pun memberikan contoh salah satu negara dengan ekonomi makmur yang kini mengalami kemunduran akibat pengelolaan kas negara yang keliru. "Argentina kalau abad ke-19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback," sebutnya.
Oleh karena itu pula, Sri Mulyani mengungkap bahwa pihaknya terus berkoordinasi dalam rangka perencanaan APBN yang baik.
"Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga," tutur Sri Mulyani.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri