Bansos Bikin Daya Kritis Rakyat Turun

Jeirry Sumampow selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) menyebut jika bantuan sosial (bansos) yang diobral oleh pemerintah bisa mengancam bahkan membunuh daya kritis masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi bias dan tidak bisa lagi menilai kinerja baik atau buruk pemerintah secara objektif.

“Yang dinilai baik adalah pemberi bansosnya. Hal ini jika tanpa disadari, bisa membuat masyarakat menjadi bodoh dan tidak lagi berpikir kritis terhadap proses penyelenggaraan negara,” ucap Jeirry dalam keterangan yang dikutip Warta Ekonomi, Minggu (23/6/2024).

Contoh paling mencolok saat ini adalah sebagian besar masyarakat yang sudah terjerat politik populis yang dimainkan secara apik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak sosok tersebut pertama kali muncul ke publik.

Jokowi, kata Jeirry, hanya mengandalkan figur penokohannya yang sederhana serta hal-hal simple untuk menarik simpati masyarakat. Salah satunya adalah dengan memasifkan pemberian bansos.

"Orang mau kritik bansos pembodohan, Jokowi nggak akan peduli. Yang penting masyarakat senang dan dia dapat credit point dari situasi itu," ucapnya. 

Situasi-situasi sederhana tersebut sejatinya sudah dimainkan oleh Jokowi sejak awal. Misalnya adalah ketika datang ke suatu tempat dan mendapati jalanan rusak, maka besoknya langsung memerintahkan perbaikan segera.

Cara Jokowi untuk menjaga sosoknya agar tetap dianggap baik lainnya adalah dengan memberikan hadiah sepeda pada anak atau masyarakat dengan pertanyaan yang sederhana. Seperti jenis-jenis ikan, atau menyebutkan Pancasila.

"Ini cara politik populisme bekerja untuk menjinakkan daya kritik publik terhadap dirinya. Ini cara Jokowi mengelola kekuasaannya," ungkap Jeirry.

Baca Juga: Bansos untuk Pelaku Judi Online, PKS Tolak Ide Menteri Muhadjir: Lingkaran Setan Harusnya Diputus

Politik populisme dari Jokowi dan koalisinya juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pilkada 2024 nantinya. Pasalnya, daya rusak dari tindakan Jokowi sudah parah dan masyarakat sudah tidak bisa membedakan baik dan buruk yang berimbas pada kebanyakan masyarakat berpendidikan memilih pragmatis.

"Tantangan ke depan pada Pilkada kita harus mampu melampaui politik populisme Jokowi. Jangan sampai termakan lagi dengan gaya politik populisme dia," tuturnya.

Sebagai informasi, program bansos beras ini akan diperpanjang sampai Desember 2024 yang dibagikan dua bulan sekali. Semula, bansos beras hanya diberikan sekali dalam tiga bulan serta berhenti hingga bulan Oktober.

Adapun perpanjangan program bansos ini diduga menjadi salah satu dari upaya cawe-cawe Presiden Jokowi untuk Pilkada 2024 yang bakal digelar November 2024. Pada Pilkada 2024 nanti, Bobby Nasution selaku menantu Jokowi dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, diisukan maju.

Penyaluran bansos ala Jokowi ini dinilai efektif meraup elektabilitas. Hal ini terbukti pada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang muncul sebagai pemenang di Pilpres 2024.