GAPKI Berharap Tata Kelola Industri Sawit Bisa Lebih Sederhana di Pemerintahan Baru

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyampaikan bahwa salah satu harapan utama dari pelaku usaha sawit adalah penyederhanaan tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir.

Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan adanya perbaikan dalam tata kelola industri sawit di bawah kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto. Perbaikan tersebut diharapkan bisa membuat regulasi lebih sederhana serta berdampak positif pada peningkatan produktivitas kebun maupun produksi sawit nasional secara terukur.

Untuk diketahui, sawit merupakan salah satu komoditas non-migas yang memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia. berdasarkan proyeksi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu hingga hilir mencapai Rp775 triliun pada tahun 2024. Angka tersebut meningkat dari Rp750 triliun pada tahun 2023 lalu.

“Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana yang diketahui, saat ini ada sekitar 37 kementerian dan lembaga yang turut campur dalam pengelolaan industri sawit di Indonesia. Sehingga, Eddy menyarankan agar pemerintah di masa depan bisa menyederhanakan regulasi dengan cara membentuk Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden. Harapannya, badan tersebut mampu mengelola data secara komprehensif mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan.

Baca Juga: Oil Palm Marathon GAPKI di Serdang Bedagai Sumut Sukses, Diikuti 1.200 Peserta dan Penanaman Pohon

Sebagai informasi, industri sawit serta petani telah lama mendorong pembentukan Badan Sawit Nasional untuk mengelola industri tersebut secara independen dan lebih efektif lagi. Pengelolaan data sawit, dengan badan tersebut, dinilai akan menjadi lebih lengkap serta memadai, dan memungkinkan target serta realisasi peningkatan produksi sawit dapat diukur dengan lebih baik.

Eddy menganggap jika Indonesia terlambat dalam pembentukan lembaga independen semacam ini. mengingat Malaysia sudah lebih dari 24 tahun memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka.

Untuk diketahui, saat ini wacana pembentukan Badan Sawit Nasional sudah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia. Banyak pihak, termasuk petani sawit, optimistis bahwa Badan Sawit Nasional akan terbentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan adanya Badan Sawit Nasional, diharapkan tata kelola industri sawit Indonesia dapat lebih terintegrasi dan efektif, membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing sawit Indonesia di pasar global.