Membangun Mutu Manusia Indonesia, Ini yang Dilakukan oleh 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Selama 10 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dipandang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Pemerintah menyadari bahwa SDM unggul akan menentukan arah dan keberhasilan masa depan Indonesia. 

Berbagai upaya pemerintah dalam dekade terakhir membuahkan hasil yang terlihat pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, IPM Indonesia tercatat di angka 68,907% dan mencapai 74,39% pada tahun 2023, menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Peningkatan secara nasional, membaiknya mutu manusia Indonesia juga terlihat di beberapa daerah yang sebelumnya dipandang tertinggal. Papua misalnya, IPM pada tahun 2023 tercatat mencapai 62,25% atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 61,39%. 

Baca Juga: (Infografis) 47 Sudah Diresmikan, Ini Daftar Seluruh Bendungan yang Digagas dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

“Papua mengalami kemajuan IPM dari tingkat rendah menjadi menengah dalam waktu yang cepat,” ungkap Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay.

Peningkatan ini tidak lepas dari strategi-strategi yang dilakukan, seperti meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, yang menjadi aspek utama pengukuran IPM. 

Melalui upaya yang konsisten, pemerintah berusaha untuk menciptakan dampak positif di seluruh fase kehidupan manusia, mulai dari prenatal hingga usia lanjut. 

Data dari Kemenko PMK menunjukkan bahwa indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan terus mengalami kemajuan, salah satunya terlihat dari penurunan angka stunting yang menjadi bukti peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Di bidang pendidikan, pemerintah memperkuat pendidikan vokasi dengan mengintegrasikannya ke sektor industri, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang menghubungkan penyedia pendidikan vokasi dengan industri, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. 

Menurut Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dalam dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) 18 september 2024, tantangan utamanya adalah memastikan lulusan vokasi siap menghadapi dunia kerja yang dinamis, dan keberadaan sekolah vokasi di KEK akan menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan tersebut.

Baca Juga: Pangkas 6 Jam Perjalanan, Jalan Tol Hasil Pemerintahan Jokowi Bawa Perubahan Penting bagi Lampung-Sumsel

Selain pendidikan, pemerintah juga meningkatkan kualitas kesehatan melalui program perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan, yang kini mencakup 98,16 persen populasi Indonesia, melampaui target yang telah ditetapkan. 

Nunung menjelaskan bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar iuran, sementara mereka yang mampu tetap berkontribusi secara mandiri. Fokus pemerintah adalah memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif dan tidak tumpang tindih, dengan tujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal dari program ini.

Dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup penguatan pendidikan vokasi, sistem kesehatan yang kokoh, dan perlindungan sosial menyeluruh, pemerintah optimis dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi maksimal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.