Apindo Desak Pemerintah Percepat Reformasi Struktural Demi Iklim Usaha yang Efisien

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi reformasi struktural guna meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas iklim usaha serta investasi di Indonesia. Menurut Apindo, reformasi yang lebih cepat diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini dan menjaga daya saing Indonesia di kawasan ASEAN.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti pentingnya perbaikan efisiensi investasi yang tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. Hingga 2023, ICOR Indonesia masih berada di angka 6,33%, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang berkisar antara 4-5%. “Ini menandakan efisiensi investasi kita masih jauh dari optimal,” ujar Shinta melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Baca Juga: Prabowo Umumkan UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Apindo Khawatirkan Gelombang PHK

Shinta menambahkan, reformasi struktural akan lebih efektif jika diiringi dengan kebijakan fiskal yang tidak membebani pelaku usaha. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, dan sejumlah regulasi lain perlu dikaji ulang karena berpotensi memperlambat kinerja pasar. “Jika kinerja sektor riil tidak difasilitasi agar tumbuh lebih tinggi, kebijakan ini justru akan semakin membebani pasar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Kekhawatiran serupa muncul setelah beberapa pasal ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Shinta, keputusan tersebut memicu ketidakpastian kebijakan, terutama terkait upah minimum. “Perubahan mendadak dalam kebijakan pengupahan bisa mengganggu operasional sektor padat karya seperti garmen dan sepatu. Ini berdampak pada anggaran yang sudah disusun dan bisa mengganggu penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Baca Juga: PHK hingga Tunda Investasi Disinggung, Apindo Sesalkan Kenaikan UMP 2025

Lebih lanjut, Apindo menyerukan agar reformasi struktural segera dilaksanakan di tiga sektor strategis: perdagangan, keuangan, dan infrastruktur. Di sektor perdagangan, pemerintah diminta memberikan kepastian regulasi impor dan menekan biaya ekspor. Di bidang keuangan, pemerintah perlu memperluas akses pendanaan bagi sektor padat karya dan UMKM. Sementara itu, di sektor infrastruktur dan logistik, hambatan distribusi barang dan jasa harus dikurangi untuk meningkatkan efisiensi bisnis.

“Elemen penting yang dibutuhkan pelaku usaha adalah efisiensi, daya saing, dan kepastian kebijakan. Dengan reformasi yang tepat, pemerintah bisa memperbaiki tren perlambatan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi,” tandas Shinta.

Apindo berharap, percepatan reformasi struktural ini dapat memberikan kepastian yang lebih kuat bagi pelaku usaha dan investor sehingga iklim usaha Indonesia semakin kondusif di tengah persaingan global yang kian ketat.