DPR Ingatkan Prabowo Agar Tidak Gegabah Alih Fungsikan Hutan

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20 juta hektare demi mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional.

Menurut Slamet, program tersebut harus dirancang secara matang berdasarkan kajian dan riset ilmiah komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Sampaikan Sejumlah Kesepakatan Jepang-RI dalam Perkuat Hubungan Bilateral

Berdasarkan klaim KLHK, ada sekitar 1,1 juta hektare lahan hutan yang bakal dialihfungsikan dan menghasilkan beras hingga 3,5 juta ton per tahunnya. Langkah tersebut, digadang-gadang menjadi bagian dari perluasan program food estate hingga tingkat desa untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kendati dirinya mendukung langkah pemerintah tersebut, Slamet tetap mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dan harus mengukur serta mempertimbangkan berbagai risiko dari program tersebut. seperti konflik lahan dan kerusakan lingkungan.

“Saya sangat mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Namun saya meminta Kementerian Kehutanan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam program terukur, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Slamet dalam keterangan resminya, dikutip Senin (13/1/2025).

Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti perihal pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dalam menjalankan program tersebut. Dia memperingatkan bahwa kerusakan hutan dapat berdampak pada ketersediaan air untuk pertanian, yang pada akhirnya nanti kontraproduktif terhadap tujuan ketahanan pangan itu sendiri.

Politisi dari Fraksi PKS ini pun mengingatkan agar Kementerian Kehutanan jangan latah dan salah kaprah dalam melangkah. Pasalnya, kontribusi kementerian ini dalam mendukung swasembada pangan wajib memastikan bahwa hutan tetap utuh dan lestari.

“Jika hutan rusak, ketersediaan air untuk produksi pertanian bisa terganggu,” tegas Slamet.

Lebih lanjut dirinya mengusulkan agar pemerintah tetap memprioritaskan penggunaan lahan non-produktif di luar kawasan hutan guna mendukung program swasembada pangan. Dia menilai jika optimalisai lahan terbengkalai di luar kawasan hutan merupakan solusi yang lebih berkelanjutan.

“Hutan adalah aset penting untuk keberlanjutan sumber daya alam kita. Masih banyak lahan di luar kawasan hutan yang tidak produktif dan terbengkalai yang bisa dioptimalkan untuk mendukung produksi pangan,” ucapnya.

Baca Juga: IPB: Ekspansi Kebun Sawit Bisa Jadi Solusi Aman dan Produktif atas Kebakaran Hutan

Akhir-akhir ini, program alih fungsi hutan menjadi perbincangan hangat dimana-mana. Maka dari itu, pemerintah diharapkan bisa mengedepankan pendekatan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan pangan maupun pelestarian lingkungan. Hal ini tak lain demi memastikan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia di masa depan.