Kredit Foto: YouTube Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo pada Jumat (23/5/2025) di Jakarta.
Sebelum pelantikan, Presiden RI Prabowo Subianto telah memanggil Bimo ke Istana Kepresidenan pada Selasa (20/5/2025) untuk memberikan arahan langsung terkait tugas barunya.
Bimo menyampaikan bahwa dirinya diminta Presiden untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia, khususnya penyempurnaan Coretax, serta menjalankan program secara lebih independen.
“Saya diberikan tugas untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia yakni Coretax agar lebih sempurna serta dalam menjalankan program agar lebih independen,” kata Bimo.
Nama Bimo Wijayanto sebelumnya telah santer disebut sebagai kandidat kuat pengganti Suryo Utomo. Lalu, siapa sebenarnya Bimo hingga dipercaya Presiden Prabowo untuk menduduki jabatan strategis di Kementerian Keuangan?
Rekam Jejak Bimo Wijayanto
Bimo mengawali karier di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai staf pada 2003 hingga 2010. Ia juga tercatat pernah menjadi dosen paruh waktu di Pendidikan Profesi Akuntan (PPA), Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2007–2009.
Pada 2015 hingga 2016, Bimo menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP). Kariernya terus melesat ketika ia dipercaya sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Sejak 2022, Bimo juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Phapros Tbk, anak usaha dari PT Kimia Farma Tbk.
Pendidikan Tinggi Bimo
Bimo menempuh pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara tahun 1995, lalu melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus sebagai Sarjana Akuntansi pada 2000.
Ia meraih gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari University of Queensland, Australia, pada 2005. Kemudian, Bimo melanjutkan studi doktoral (Ph.D) di bidang ekonomi di National Centre for Social and Economic Modelling (NATSEM), University of Canberra, Australia.
Baca Juga: Presiden Prabowo Sentil BUMN yang Lamban: Terlalu Andalkan Suntikan PMN
Baca Juga: Alasan Strategis Pentingnya Penggunaan Teknologi AI dalam Perpajakan
Ia juga sempat menjalani postdoctoral fellowship sebagai penerima Hadi Soesastro Prize melalui Australia Awards di NATSEM dan Duke Center for International Development (DCID), Duke University, Amerika Serikat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: