AI Jangan Asal Ngebut, Indonesia Ingatkan Etika dan Keadilan

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang etis dan inklusif dalam Forum Global UNESCO ke-3 di Bangkok. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa Indonesia telah menyusun Strategi Nasional AI sejak 2020.

Nezar mengatakan strategi tersebut disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan kini menjadi fondasi utama kebijakan nasional dalam pengembangan AI. Fokus utamanya mencakup penerapan prinsip etika, perlindungan data pribadi, dan penguatan talenta digital.

Baca Juga: Komdigi Dorong Pemanfaatan AI di Sektor Pangan

“Kolaborasi internasional dan regional sangat penting agar pengembangan AI tidak hanya mengedepankan inovasi, tetapi juga menjamin keadilan, keterjangkauan, dan manfaat bersama, khususnya bagi negara-negara Global South,” ujar Nezar, Rabu (25/6/2025).

Ia juga menyebut bahwa Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan AI Readiness Assessment bersama UNESCO pada Oktober 2024. Capaian ini menjadi langkah konkret dalam membangun sistem AI yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Baca Juga: Komdigi Pacu Investasi Digital Lewat Kemitraan Global

Dalam forum yang dihadiri para pembuat kebijakan dari berbagai negara, Nezar mengusulkan tiga agenda kolektif global. Pertama, pembentukan platform multistakeholder untuk menyatukan standar etika dan kebijakan AI. Kedua, penguatan kerja sama pengetahuan antarnegara selatan (south-south cooperation). Ketiga, penerapan sistematis penilaian dampak etika dalam setiap proyek AI lintas negara.

Di tingkat nasional, pemerintah menargetkan penciptaan sembilan juta talenta digital hingga 2030, termasuk tenaga profesional di bidang AI. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan pembaruan kurikulum pendidikan untuk memasukkan literasi dan etika AI.