Janji Bandara Bali Utara Kembali Disorot, Kemenhub Tegaskan Belum Ada Penetapan Lokasi

Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kembali menjadi sorotan publik. Meski sempat ramai diberitakan akan segera groundbreaking, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menegaskan bahwa hingga saat ini proyek tersebut belum memiliki penetapan lokasi resmi.

“Rencana Bandar Udara Bali Utara belum memiliki penetapan lokasi. Yang ada baru sebatas usulan dari Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemrakarsa,” ujar Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Endah Purnama Sari, dalam keterangan resminya, Sabtu (5/7).

Pernyataan ini menanggapi klaim PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) yang sebelumnya menyatakan akan segera memulai pembangunan bandara yang telah diwacanakan selama lebih dari satu dekade. Namun, berdasarkan regulasi yang berlaku, penetapan lokasi (penlok) hanya bisa ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah seluruh dokumen persyaratan dipenuhi.

Endah menjelaskan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2009 dan PM 55 Tahun 2023, penetapan lokasi harus melalui proses yang ketat. Di antaranya mencakup kajian kelayakan lokasi, rencana induk bandara, surat rekomendasi dari pemerintah daerah, hingga jaminan penyediaan lahan dan pengendalian tata ruang oleh pemerintah kabupaten setempat.

“Kesimpulannya, belum ada penetapan lokasi. Siapa pun yang akan membangun bandara ini, wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku,” tegas Endah.

Sementara itu, masyarakat Bali Utara, khususnya di Kabupaten Buleleng, kembali menyuarakan kekecewaan atas lambannya realisasi proyek. Tokoh masyarakat Desa Kubutambahan, I Wayan Sutama, menyebut PT BIBU selama ini hanya menyampaikan janji-janji di media tanpa ada tindakan nyata di lapangan.

“Dari dulu hanya bicara, tapi enggak ada bukti. Warga hanya bisa menunggu,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kadek Aditya Mahendra dari Forum Pemuda Buleleng. Ia mendesak agar pemerintah maupun pemrakarsa proyek memberikan kepastian, bukan sekadar retorika yang melelahkan masyarakat.

“Tidak ada sosialisasi, tidak ada kegiatan apapun. Kalau memang serius, tunjukkan langkah nyatanya,” tegas Mahendra.

Baca Juga: Perumahan Haji dan Bandara Taibah Jadi Salah Satu Agenda Kerja Sama Saudi–Indonesia

Tokoh perempuan dari Desa Bontihing, Ni Luh Desi Astuti, menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terbuka terhadap proyek infrastruktur besar. Namun, kepercayaan publik mulai terkikis akibat ketidakjelasan yang berlarut-larut.

Pengamat tata ruang dan perkotaan dari Universitas Udayana, Putu Rumawan Salain, juga menyoroti perlunya konsep pembangunan yang terintegrasi. Ia menekankan bahwa proyek bandara tidak bisa dibangun asal-asalan tanpa keterkaitan yang jelas dengan kawasan Bali Selatan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata utama.

“Perlu ada desain menyeluruh. Ini bukan hanya soal bangunan fisik, tapi bagaimana bandara ini bisa benar-benar mengangkat wilayah utara Bali,” katanya.

Dengan belum adanya penetapan lokasi hingga kini, rencana pembangunan Bandara Bali Utara masih berada di titik awal. Warga kini menunggu, apakah proyek ini akan kembali menjadi sekadar wacana panjang, atau benar-benar menjadi infrastruktur nyata yang mengubah wajah utara Pulau Dewata.