Proyek Berlanjut! Pembangunan Bandara IKN Masuki Tahap II

Pembangunan Bandara Nusantara di Ibu Kota Negara (IKN) diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Bandara ini ditargetkan memperkuat konektivitas udara sekaligus mendukung pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan IKN.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bandara Nusantara, Senin (28/7). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional.

Menurut Lukman, peninjauan dilakukan menyeluruh, mencakup sisi udara dan darat bandara, jalan tol, pelabuhan logistik, serta rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN). Seluruh infrastruktur itu disebut menjadi fondasi mobilitas dan aktivitas ekonomi regional.

Baca Juga: Dorong Mobilitas, ADHI dan OIKN Teken Kontrak Peningkatan Jalan di Kawasan Inti IKN

“Kami berkomitmen penuh memastikan bahwa Bandara Nusantara IKN tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga laik secara operasional, sesuai aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan,” ujar Lukman dalam keterangan resminya, Selasa (29/7/2025).

Bandara Nusantara dibangun di atas lahan seluas 621 hektare, berjarak sekitar 23 kilometer dari titik nol IKN. Bandara ini dirancang untuk melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380, serta dilengkapi terminal VVIP dan VIP berkapasitas 1,6 juta penumpang per tahun.

Setelah rampungnya pembangunan sisi udara dan terminal utama, proyek ini memasuki tahap kedua pada 2025–2027. Fase lanjutan mencakup pembangunan Kantor Imigrasi, BMKG, Airport Operation Centre, bengkel pesawat, pujasera, rumah dinas, hingga jogging track.

Baca Juga: Menko AHY Tekankan RI Bisa Maju Hanya dengan Sinergi Semua Pihak

Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) demi menjaga kelancaran pembangunan. “Masukan dari Komisi V DPR menjadi koreksi dan penguatan agar pembangunan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga benar secara teknis dan fungsional,” tegas Lukman.

Keberadaan Komisi V DPR RI disebut memperkuat koordinasi antarlembaga dan memastikan proses pembangunan berjalan akuntabel.