Berpotensi Jadi Penggerak Transformasi Ekonomi, Perempuan dan Anak Masih Hadapi Tantangan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyoroti potensi besar perempuan dan anak sebagai kekuatan penggerak transformasi sosial dan ekonomi.

Hal tersebut dilakukan Menteri PPPA dalam Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) bersama seluruh pimpinan daerah, termasuk Gubernur, Bupati/Walikota serta pimpinan instansi vertikal yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Baca Juga: Kemen PPPA Dorong Komitmen Seluruh Pihak Penuhi dan Lindungi Hak Anak

Data BPS 2024 menunjukkan bahwa perempuan mencakup 49,5% penduduk Indonesia dan anak-anak mencapai 28,4%. Di Provinsi Riau, 69% penduduk perempuan berada dalam usia produktif. 

Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Riau yang masih di bawah rata-rata nasional, serta angka perkawinan anak yang justru mengalami kenaikan di tahun 2024.

“Kami mencatat bahwa IPG Riau tahun ini berada pada angka 89,32, dan masih perlu peningkatan, terutama di wilayah-wilayah seperti Rokan Hulu dan Pelalawan. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dalam Simfoni PPA tahun ini masih cukup tinggi, dengan 1.072 kasus kekerasan terhadap anak dan 254 kasus terhadap perempuan. Ini menjadi pengingat bahwa kerja kita masih belum selesai disinilah pentingnya sinergi dan kolaborasi pentahelix,” ungkap Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Rabu (30/7).

Kementerian PPPA terus mendorong penguatan layanan, termasuk ketersediaan rumah aman, tenaga pendamping, dan pelayanan berbasis kebutuhan korban. 

Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) yang diraih Provinsi Riau dengan kategori Nindya, serta penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk beberapa wilayah seperti Kota Siak, Pekanbaru, dan Dumai.

“Ini adalah hasil dari komitmen kolektif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Namun capaian ini bukan tujuan akhir, kita harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan dan anak,” tegas Menteri PPPA.

Untuk mempercepat pencapaian target nasional, Kemen PPPA juga tengah mendorong tiga program prioritas, yakni: Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang memperkuat DRPPA/KRPPA di desa dan kelurahan, perluasan layanan Call Center SAPA 129, serta pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa. Menteri PPPA menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam implementasi ketiga program ini.

“Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri, semangat kolaborasi aktif dari pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat, akademisi, media, tokoh agama dan adat, serta dunia usaha. Hanya dengan sinergi dari pusat hingga akar rumput, kita bisa mewujudkan ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh,” ujar Menteri PPPA.

Mengakhiri sambutannya, Menteri PPPA mengajak seluruh elemen di Provinsi Riau untuk memperkuat komitmen dalam mendukung agenda Indonesia Emas 2045. “Masa depan Indonesia dimulai dari hari ini. Dari perempuan yang berdaya, dan anak-anak yang terlindungi. Mari kita luruskan niat dan satukan langkah menuju Riau yang ramah perempuan dan peduli anak,” ujar Menteri PPPA.