Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kaya Sawit, Prabowo Heran Indonesia Pernah Krisis Minyak Goreng!

        Kaya Sawit, Prabowo Heran Indonesia Pernah Krisis Minyak Goreng! Kredit Foto: TV Parlemen
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Presiden Prabowo Subianto menyoroti ironi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang justru pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.

        Menurutnya, fenomena ini mencerminkan adanya distorsi dalam tata kelola sumber daya alam dan sistem ekonomi nasional.

        “Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat,” ujar Prabowo dalam pidato yang disampaikan di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

        Baca Juga: Prabowo Pamer Cadangan Beras RI Tembus 4 Juta Ton

        Prabowo mengungkap, kelangkaan tersebut bukan semata akibat faktor produksi, melainkan hasil manipulasi pasar oleh sejumlah pelaku usaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya di tengah kebutuhan masyarakat. Ia menyebut praktik itu sebagai serakahnomics.

        Menurutnya, adanya keanehan ini bisa jadi karena adanya distorsi dalam sistem ekonomi yang menyimpang dari dasar negara UUD 1945.

        “Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan UUD 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan,” tegasnya.

        Baca Juga: Ancaman Prabowo ke Pelaku Serakahnomics di Sektor Pangan

        Selain kasus minyak goreng, Prabowo menyoroti sektor pangan lain yang juga mengalami masalah serupa meski telah mendapatkan berbagai subsidi.

        Prabowo menyebutkan bahwa sudah menyalurkan bantuan pupuk, peralatan pertanian, dan subsidi beras, namun harga pangan tertentu masih sulit dijangkau sebagian rakyat.

        Ia menilai, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengendalian negara terhadap kekayaan strategis. Prabowo menekankan perlunya keberanian pemerintah untuk mengoreksi kebijakan yang keliru dalam mengelola sumber daya alam.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Azka Elfriza
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: