Kekayaan Negara Bocor ke Luar Negeri dalam Skala Besar, Prabowo: Harus Dihentikan!

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saa ini terjadi kebocoran kekayaan negara ke luar negeri dalam skala besar sehingga menimbulkan ke khawatiran bagi perekonomian RI.

"Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ia mengatakan, apabila kekayaan negara terus mengalir ke luar negeri, maka Indonesia akan menjadi negara yang gagal. 

"Ibarat sebuah badan, kalo darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati," tuturnya.

Baca Juga: Prabowo Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 Pertama Kali, IHSG Sempat Pecah Rekor 8.000

Ia mengatakan, saat kondisi seperti ini, tidak perlu membuang waktu untuk mencari siapa yang salah, melainkan fokus mencari solusi cepat dan tepat atas persoalan tersebut.

"Kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus mengusahakan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," pungkasnya.

Baca Juga: Prabowo Klaim Selamatkan Dana Rp300 Triliun dari Potensi Korupsi di Pemerintahan dan BUMN

Ia mengaku siap mengambil langkah-langkah penting, meskipun sulit. Hal ini menurutnya penting, untuk menyelamatkan kekayaan negara untuk generasi sekarang maupun mendatang.

Prabowo mengakui bahwa sejak awal 2025, pemerintahan yang dipimpinnya telah berhasil menyelamatkan Rp300 triliun dana negara dari APBN yang berpotensi dikorupsi.

"Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewan di semua lembaga eksekutif pemerintah. Itu lah sebabnya kami di awal 2025 ini telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun uang, Rp300 triliun dari APBN yang rawan diselewengkan," urainya.

Prabowo menyebut, anggaran yang berhasil diamankan berasal dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan terhadap kementerian dan lembaga. 

Adapun efisiensi dilakukan untuk biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pengadaan alat tulis kantor, hingga berbagai pos belanja lain yang dinilai tidak efisien. Dana tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.