Kasus Gizi Buruk di Sukabumi Jadi Sorotan, Dedi Mulyadi Kritik Keras Birokrasi Pembangunan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap praktik pembangunan yang terlalu berorientasi pada anggaran dan laporan administratif. Menurutnya, pembangunan yang hanya mengandalkan logika teknokratis akan gagal membangun manusia seutuhnya.

“Semua orang bicara anggaran, bicara keuangan, tetapi lupa bahwa di balik anggaran ada rasa dan cinta. Itu yang bisa mengadakan yang ada, dan mentiadakan yang tiada. Pembangunan tanpa cinta hanyalah angka kosong,” tegas Dedi dalam Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa (19/8/2025).

Dedi mencontohkan kasus memilukan yang terjadi di Sukabumi. Seorang anak berusia tiga tahun meninggal dunia akibat gizi buruk dan penyakit yang tidak tertangani dengan baik. Padahal, rantai birokrasi dari RT hingga pemerintah daerah sudah terbentuk. Hal ini menurutnya menjadi bukti nyata bahwa pembangunan sering gagal menjangkau sisi paling manusiawi.

Lebih jauh, Dedi menyoroti kelemahan mendasar dalam dunia pendidikan yang berdampak pada daya saing masyarakat Jawa Barat.

Baca Juga: Jabar Istimewa, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan Raih Kepuasan Publik Tinggi

"Banyak anak kalah dalam seleksi karena dasar matematikanya lemah. Sementara dunia industri terus bergerak berebut lapangan kerja. Jika pendidikan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat, jurang kesenjangan akan terus melebar,” jelasnya

Ia menegaskan, pembangunan masa depan Jawa Barat harus kembali berpijak pada nilai budaya, hak kepemilikan tanah, serta kemandirian pendidikan yang objektif. “Guru itu bagaikan air, harus jernih dan menyucikan. Pemimpin itu bagaikan batu, harus berani menuliskan legacy meski penuh tantangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa menambahkan bahwa tujuan kemajuan Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari fondasi budaya yang kuat. Pembangunan berkelanjutan, bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, melainkan juga sejauh mana kebijakan mampu menjaga nilai-nilai budaya serta identitas lokal. Dengan pandangan tersebut, baik eksekutif maupun legislatif Jawa Barat menegaskan pentingnya arah pembangunan yang tidak hanya mengutamakan hitungan anggaran, tetapi juga menyentuh rasa kemanusiaan dan menjaga akar budaya.

“Aspek budaya menjadi salah satu tolok ukur kemajuan masyarakat Jawa Barat. Karena itu, kami berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat tanpa melupakan jati diri budaya,”pungkasnya.