IHDC Perkenalkan Blueprint Ideologi Kesehatan, Dorong Sistem yang Adil dan Partisipatif

Indonesia Health Development Center (IHDC) meluncurkan sebuah gagasan besar melalui blueprint berjudul “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025” pada Rabu, 20 Agustus 2025. Dokumen ini hadir sebagai pijakan baru dalam membangun ekosistem kesehatan nasional yang lebih berkeadilan, berdaulat, dan partisipatif, sekaligus menjadi komitmen IHDC untuk menjawab tantangan kompleks dunia kesehatan di Indonesia.

Inisiator sekaligus Ketua Dewan Pembina IHDC, Prof. Nila F. Moeloek, menegaskan bahwa lahirnya kajian ini berangkat dari kepedulian terhadap semakin rumitnya persoalan kesehatan bangsa. Menurutnya, kesehatan tidak bisa lagi dipandang sekadar aspek teknis atau sekumpulan angka statistik, melainkan sebuah ideologi yang harus dijiwai dan diwujudkan dalam setiap kebijakan publik.

"Kita harus bersama bergandengan tangan membangun sistema kesehatan dengan fondasi nilai keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam ideologi kesehatan yang mewarnai seluruh kebijakan kesehatan Indonesia, termasuk dalam mengatasi tantangan globalisasi," tegas Nila F. Moeloek dalam sambutan di Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Anggaran Kesehatan 2026 Rp244 Triliun, Ini Rinciannya

Dalam kesempatan yang sama, ketua tim peneliti ideologi kesehatan IHDC, Dokter Ray Wagiu Basrowi mengungkapkan bahwa kajian mendalam dan panjang dari tim IHDC dengan keterlibatan berbagai pakar di bidangnya telah melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia yang meliputi:

1. Kedaulatan, mengutamakan kendali nasional atas sumber daya kesehatan
   
   

2. Komunitas dan Solidaritas, memperkuat gotong royong kesehatan berbasis komunitas
   
   

3. Kesetaraan, menjawab ketimpangan layanan dan perlakuan terhadap kelompok rentan, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat
   
   

4. Ekonomi dan Jaminan Pembiayaan, memperjuangkan sistem pembiayaan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tidak mampu
   
   

5. Pendidikan dan Promosi Kesehatan, membangun gerakan literasi kesehatan sejak pendidikan dasar hingga komunitas
   
   

6. Tata Kelola, mendorong birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi dan kepercayaan publik

7. Baca Juga: Masyarakat Perlu Biasakan Diri Deteksi Dini Kesehatan

"Setiap dimensi disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas," jelas Dokter Ray.

Kembali menambahkan, Nila Moeloek menyebut bahwa laporan ini juga memperkuat argumen ilmiah dengan merujuk pada kajian filsafat sosial dan politik. Itu sebabnya, empat pakar kunci yang mewakili puluhan kontributor ahli dalam kajian Ideologi Kesehatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila disebut sebagai fondasi paling cocok bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem kesehatan berbasis keadilan substantif.

"Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah," lanjutnya.