Rektor Universitas Paramadina Bilang Ide Akuisisi BCA, 'Muncul dari Bandit-Bandit Pemburu Rente'

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, mendorong Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan uang negara terkait megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Salah satu langkah yang ia soroti adalah pengambilalihan kembali 51 persen saham Bank Central Asia (BCA).

Menurut Sasmito, pemerintah memiliki dasar hukum untuk melakukan pengambilalihan tersebut tanpa harus mengeluarkan dana.

Menanggapi ide itu, ekonom senior INDEF dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menilai narasi itu berbahaya dengan aksi pengambilalihan paksa BCA.

Ia menyebut bagaimana pun kinerja BCA (termasuk Bank Himbara) harus dilihat sebagai pencapaian dalam sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Bank BCA (termasuk Bank Himbara) telah menjadi pilar perekonomian dan semestinya jangan diganggu.

Kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, baik dalam pertumbuhan kredit, mendorong dunia usaha secara luas, membayar pajak besar sekali, kinerjanya lebih baik dari bank lainnya dan sekaligus berperan sebagai pilar perekonomian nasional.

Ia menilai ide dan narasi beruntun mengambil alih saham BCA tanpa sebab merupakan tindakan anarkhi politik kebijakan.

"Karena datang dari partai politik, maka ini alarm bahaya bagi iklim dan ekosistem perekonomian nasional. Bukan tidak mungkin pasar melihat di dalam negara ada bandit-bandit untuk memberangus pasar dan pelaku ekonomi," jelasnya.

"Tetapi akhirnya ada angin segar yang membuyarkan narasi sesat tersebut di atas. Rosan Perkasa Roeslani, sudah menanggapi dengan tegas tidak ada ide dari Danantara dan pemerintah yang mendorong Danantara untuk “mengambil paksa” 51 persen saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk tersebut. Rosan membantah rumor tersebut dan menegaskan kembali Danantara tidak memiliki rencana untuk mengakuisisi saham mayoritas BCA.

Ia menilai sikap tegas dari Rosan penting untuk menghalau bandit-bandit pemburu rente, yang menghembuskan narasi sesat tersebut. Negara harus menjaga dan membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat.

"Bukan sebaliknya masuk ke dalam pasar, ikut campur tangan secara tidak bermutu, yang kemudian merusaknya," tutupnya