SBSN Jadi Tulang Punggung Pembiayaan Pemerintah Tahun Depan, Ekonomi Syariah Didorong

Pemerintah akan semakin mengandalkan instrumen sukuk sebagai salah satu sumber utama pembiayaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Langkah ini dipandang strategis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara yang terus meningkat sekaligus memperkuat peran ekonomi syariah nasional.

Instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dinilai mampu memberikan alternatif selain utang konvensional. Pemerintah juga memperluas variasi produk, mulai dari green sukuk yang ditujukan mendukung proyek ramah lingkungan hingga Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang mengintegrasikan instrumen wakaf dengan pembiayaan pembangunan.

Peneliti Center of Sharia Economic and Digital INDEF, Abdul Hakam Naja, menyebut penerbitan sukuk terus menunjukkan tren positif baik dari sisi nilai maupun diversifikasi produk. Menurutnya, inovasi yang dilakukan pemerintah membuat sukuk memiliki peran lebih dari sekadar instrumen pembiayaan.

Baca Juga: Punya Jamaah Terbesar, Tapi Dana Rp70 Triliun dari Haji-Umrah Indonesia Mengalir ke Luar Negeri

“Green sukuk kita sudah diakui di level global. CWLS juga jadi terobosan karena menghubungkan potensi wakaf umat dengan instrumen keuangan negara. Ini menunjukkan sukuk bukan hanya instrumen pembiayaan, tapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi syariah,” kata Hakam dalam diskusi bertajuk Ekonomi Syariah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Senin (25/8/2025).

Ia menambahkan, arah kebijakan pemerintah tersebut juga sejalan dengan tren global. Data menunjukkan aset keuangan syariah dunia mencapai USD 4,93 triliun pada 2023 dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Baca Juga: RI Impor Produk Halal Hingga US$20 Miliar, Produksi Domestik Belum Mampu Bersaing

Kendati demikian, Hakam menilai perlunya diversifikasi proyek yang dibiayai melalui sukuk agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Menurutnya, proyek sosial di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan UMKM seharusnya semakin diperbesar porsinya, tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur berskala besar.

“Kita harapkan ada lebih banyak proyek sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM yang bisa dibiayai melalui SBSN,” ujarnya.