Luhut Garap Digitalisasi, Bansos Jadi Uji Coba Pertama

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan digitalisasi berpotensi menghemat miliaran dolar. 

Menurut Luhut, arahan percepatan transformasi digital pertama kali diberikan Presiden Prabowo Subianto sekitar tujuh bulan lalu. Sejak itu, ia mendalami berbagai aspek digitalisasi, termasuk belajar dari pengalaman negara lain.

“Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan pemanfaatan AI dan sistem digital mampu menghemat miliaran dolar per hari. Hal ini membuktikan dampak besar bila digitalisasi dijalankan serius, menyeluruh, dan terkoordinasi,” ujar Luhut, usai memimpin kick off meeting Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, mengutip unggahan instagramnya Selasa (26/8/2025) di Jakarta.

Baca Juga: Hadapi Tarif AS, Luhut Dorong Reformasi Aturan Ekspor-Impor

Dalam tahap awal, digitalisasi difokuskan pada penyaluran bansos dengan Banyuwangi sebagai proyek percontohan. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung untuk menyaksikan implementasi sistem ini.

“Sistem baru dirancang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Penerima dapat memverifikasi identitas digital mandiri melalui aplikasi,” kata Luhut.

Luhut menjelaskan, data penerima bansos akan diverifikasi lintas lembaga, termasuk BPJS, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat. Tujuannya memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Satu prinsip yang saya ingin komite sepakati: data milik bangsa harus dikelola rakyat Indonesia dan tetap berada di dalam negeri. Hanya dengan cara itulah kedaulatan digital negara ini terjaga,” tegasnya.

Baca Juga: Luhut Ungkap Peluang Besar RI Usai Tarif Ekspor AS Turun Jadi 19%

Ia juga mengingatkan agar transformasi digital tidak terhambat ego sektoral. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi dan kerja terintegrasi seluruh kementerian dan lembaga.

“Semoga pertemuan hari ini menjadi titik tolak menuju pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaulat. Dengan semangat gotong royong dan kepercayaan masyarakat, saya yakin digitalisasi pemerintahan akan menjadi perwujudan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkas Luhut.