Enam Bulan Berjalan, Danantara Didorong Lebih Fokus ke Investasi Produktif

Enam bulan sejak berdiri, Badan Pengelola Investasi Indonesia (LPI) atau Danantara mulai mencuri perhatian publik. Lembaga yang diharapkan menjadi motor pengelolaan kekayaan negara ini tengah mendapat sorotan, baik karena program pengembangan SDM maupun rencana inovatif berupa penerbitan “Patriot Bonds”.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan di balik langkah terobosan tersebut, kegiatan seperti penyekolahan direksi BUMN ke Swiss dan penerbitan obligasi baru Rp50 triliun perlu dievaluasi agar tetap sesuai dengan mandat utama sovereign Wealth Fund (SWF). Ia menekankan bahwa SWF seharusnya berfokus pada investasi strategis yang memberi manfaat langsung bagi negara.

“Di dunia SWF, uang negara disekolahkan untuk jadi investasi. Di sini, yang disekolahkan justru direksi. Itu logika yang terbalik,” kata Iskandar, Rabu (27/8/2025).

Kegiatan pelatihan para direksi BUMN ke Swiss diklaim untuk membentuk “pemimpin kelas dunia”. Namun, publik mempertanyakan siapa yang menanggung biaya tiket, hotel, dan kursus mewah tersebut. Lebih jauh, muncul pertanyaan mendasar apakah itu memang menjadi fungsi dari lembaga pengelola investasi negara.

Baca Juga: Danantara Siap Serap Produksi Petani Lewat PT SGN dan ID Food

Iskandar juga menyoroti rencana penerbitan Patriot Bonds, yang ditawarkan dengan kupon rendah dan dibungkus narasi patriotisme untuk menarik minat para konglomerat domestik. Dari sisi substansi, obligasi tersebut tetap merupakan bentuk utang, bukan investasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan fungsi dasar SWF, yang seharusnya menjadi penyedia modal, bukan pencari utang.

Dalam perbandingannya, Iskandar menyebut sejumlah SWF di negara lain yang sejak awal sudah langsung menunjukkan kinerja investasi. Di Norwegia, dalam enam bulan pertama, lembaga SWF-nya telah membeli obligasi global bernilai miliaran dolar dari hasil surplus minyak dan gas.

Sementara itu, Singapura lewat GIC dan Temasek langsung menanamkan modal di saham perusahaan global, real estate, dan infrastruktur. Qatar pun menempatkan dana migasnya pada aset strategis seperti hotel, bank, hingga klub sepak bola Eropa.

“Kalau SWF dunia itu ‘sovereign wealth fund’, dana kekayaan negara, kok ini malah cocoknya disebut ‘Sovereign Weak Fund’,” ujar Iskandar.

Tak hanya itu, IAW memperingatkan risiko konstitusional dari penerbitan Patriot Bonds. Pasal 23 UUD 1945 menyatakan, seluruh penerimaan dan pengeluaran negara harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika obligasi diterbitkan di luar skema APBN, maka berpotensi menciptakan anggaran bayangan (shadow budget) yang tak terawasi oleh DPR maupun BPK.

Lebih lanjut, jika proyek yang dibiayai dari hasil obligasi tersebut gagal, maka beban pelunasannya berpotensi kembali ke BUMN, lalu ke APBN, dan akhirnya ditanggung oleh rakyat. Dalam situasi seperti itu, pengurus Danantara tetap menikmati gaji dan tunjangan, sementara publik menanggung risiko fiskal.

“Ini bukan hanya soal utang. Ini bisa menjadi masalah fiskal dan konstitusional. Bayi SWF jangan dijadikan bayi tabung APBN,” ujar Iskandar.

Baca Juga: Danantara Ditunjuk Urus Sampah Jadi Energi, Rosan Roeslani Sambangi GEM China

Iskandar pun mempertanyakan arah pendirian Danantara. Jika SWF dunia menyekolahkan modal dan menghasilkan investasi, mengapa Danantara justru menyekolahkan pejabat dan menciptakan utang baru? Ia menyindir, Danantara kini lebih terlihat seperti “Surat Wasiat Fiskal” — dokumen yang penuh janji, tetapi berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi negara.

Untuk itu, IAW mengajukan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan pengelola Danantara. Pertama, Danantara diminta menunjukkan minimal dua transaksi investasi produktif sebelum kembali mengirimkan pejabat ke luar negeri. Kedua, perlu dilakukan audit sejak dini terhadap skema Patriot Bonds untuk memastikan bahwa tidak terjadi praktik gali lubang tutup lubang.

Ketiga, IAW meminta lembaga tersebut mempublikasikan secara rutin laporan arus kas, posisi utang, dan portofolio investasi. Dan keempat, proyek-proyek elitis yang membebani rakyat harus dihentikan terlebih dahulu.

Baca Juga: Danantara Luncurkan Patriot Bonds, Pandu Sjahrir Ungkap Tujuan Besar

“Sekolahkan modal rakyat, bukan sekolahkan direksi. SWF itu harus menghasilkan uang, bukan sekadar menghasilkan wacana,” pungkasnya.