Banyak Wamen Jadi Komisaris BUMN, Ini Penjelasan Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan rangkap jabatan wakil menteri (wamen) sebagai komisaris di sejumlah BUMN merupakan bagian dari transformasi tata kelola yang sedang dijalankan pemerintah.

Erick menekankan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan arah restrukturisasi kepengurusan BUMN. “Ya, kita melakukan transformasi kepengurusan sesuai makna yang kita lakukan saat ini,” ujarnya.

Saat ditanya apakah wamen akan mundur setelah dua tahun menjabat, Erick tidak memberikan jawaban langsung, namun menegaskan proses transformasi akan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. “Ya itu, kita akan melakukan transformasi kepengurusan sesuai dengan yang kita jalankan,” katanya, usai rapat kerja bersama DPR di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga: Wamen Kembali Duduki Kursi Komisaris, Kini Masuk PGN

Pernyataan Erick muncul di tengah sorotan publik terhadap praktik rangkap jabatan pejabat negara di perusahaan pelat merah. Beberapa wakil menteri diketahui menduduki kursi komisaris di BUMN strategis, yang memunculkan perdebatan soal efektivitas dan independensi pengawasan.

Kebijakan penunjukan wamen sebagai komisaris BUMN selama ini kerap dikaitkan dengan kebutuhan memperkuat koordinasi dan akselerasi transformasi bisnis. Namun, sejumlah pihak menilai rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membebani tugas pokok kementerian.

Erick menegaskan bahwa langkah transformasi BUMN tidak hanya terkait penunjukan pejabat, tetapi juga menyangkut restrukturisasi organisasi, efisiensi, dan penguatan tata kelola. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia menekankan transformasi BUMN harus memastikan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kinerja perusahaan negara agar dapat bersaing secara global.