Reforma Agraria Kehutanan Macet Total, KPA: Menteri Raja Juli Malah Main Domino dengan Pembalak Hutan

Konsorsium Pembaharuan Agraria menanggapi Menteri Kehutanan Raja Juli yang kedapatan bermain domino dengan salah satu aktor pembalak hutan.

"Ini merupakan cerminan sesungguhnya perilaku pejabat politik yang semakin terdegradasi. Nir-empati terhadap suasana kebathinan yang sedang dialami rakyat, serta tidak peka terhadap persoalan struktural sosial-ekonomi, politik dan demokrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir," kata Sekjen KPA Dewi Kartika dalam keterangan persnya, Senin (8/09/2025).

Ia menilai kasus ini adalah persoalan mendasar yang menjangkiti hampir seluruh pejabat publik saat ini.

"Dekat dengan konglomerasi dan penguasa, namun menjaga jarak dengan rakyat. Ini adalah cerminan kepada siapa Menteri Kehutanan berpihak," tambahnya.

KPA menilai selama setahun terakhir, kami melihat tidak ada satupun gebrakan yang dilakukan Menteri Raja Juli terhadap pelaksanaan Reforma Agraria di kehutanan yang macet total.

"Usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) seluas 1,2 juta hektar di 589 kampung dan desa yang tersebar di berbagai wilayah tidak pernah direspon Menteri Raja Juli. Ketiadaan reforma agraria kehutanan ini telah membuat jutaan masyarakat yang tinggal di sekitar maupun dalam klaim kawasan hutan hidup dalam situasi kemiskinan akibat kehilangan akses mereka terhadap terhadap ekonomi, pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Di tengah kemacetan tersebut, lanjut Dewi, Raja Juli justru mengeluarkan kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kontraproduktif dengan penyelesaian konflik agraria dan upaya pemulihan hak atas tanah rakyat dari klaim kawasan hutan.

"Tata cara penertiban PHK ini sangat kental dengan pendekatan militeristik untuk mengukuhkan kembali domeinverklaring kehutanan dengan cara menggusur tanah-tanah dan pemukiman rakyat yang selama ini tumpang-tindih dengan klaim kawasan hutan," terangnya.

"Konflik agraria kehutanan ini membuat ribuan desa yang berada di sekitar maupun yang berada dalam klaim kawasan hutan merupakan kantong-kantong kemiskinan akibat kehilangan akses terhadap sumber-sumber produksi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

KPA mendesak mendesak komitmen politik Menteri Raja Juli untuk segera menjalankan reforma agraria kehutanan untuk mengurai persoalan konflik agraria, ketimpangan dan kemiskinan akibat klaim sepihak kawasan hutan di atas tanah garapan dan pemukiman masyarakat," jelasnya.