Ekonom Sayangkan Ada Pergantian Posisi Menkeu, 'Harusnya Usai 2026 Saja'

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai reshuffle Kabinet Merah Putih, di mana posisi Menteri Keuangan berubah dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa masih menyisakan persoalan lama yang telah terjadi.

"Kita sedang terjadi deindustrialisasi dini dan dramatis, 2010 manufaktur masih 22 persen GDP sekarang hanya 18,6 persen GDP. Itu pun memasukkan CPO yang raw agricultural product dan bukan manufacturer," kata Wijayanto.

Terkait persoalan lama itu adalah permasalahan fiskal karena bila dilihat dari trend penerimaan pajak, tax ratio yang terus turun tinggal di bawah 10% atau hanya 9,6%.

Selain fiskal, trend pengeluaran yang justru meningkat karena ada begitu banyak program-program mahal.

"Juga, pengeluaran APBN untuk membayar bunga meningkat drastis akan capai 19-29% dari spending untuk membayar bunga hutang saja. Padahal batas aman hanya 10%," pungkasnya.

"Sementara Debt service ratio sudah 42% dari pendapatan negara. Itu disebut sehat jika angkanya hanya 25%. Itu menunjukkan ekonomi kita sedang tidak sehat," tuturnya.

Maslaah lain yang disorot adalah debt to GDP ratio angkanya 40% karena yang dianggap sebagai debt hanya surat utang yang diterbitkan pemerintah dan Loan. Padahal jika dimasukkan liability atau subsidi utang yang belum dibayarkan, atau utang transfer daerah yang belum dibayarkan, angkanya naik menjadi sekira 45%. Adapun perihal liabilities negara utk dana pensiun ASN, angkanya melejit menjadi 63%.

"Jika ingn mentransform organisasi, terkadang harus memasukkan orang baru yang tidak punya kaitan dengan apa-apa yang terjadi di masa lalu. Transformasi BUMN KAI bisa sukses Ketika Jonan Menjadi Menteri. Dia tdk punya kaitan dengan masa lalu," tandasnya.

Nah melihat data itu, ia menilai pergantian Sri Mulyani sebetulnya terlalu dini, ia menilai seharusnya pasca 2026 saja, karena tahun ini dan 2026 adalah masa-masa kritikal domestic terkait fiscal.

"Masalahnya saat ini harus refinancing hutang dan terbitkan hutang baru minimal 1400 T/thn. Dalam konteks itu nama yang sudah dikenal oleh pasar akan sangat membantu," tutupnya.