Kementerian Investasi dan Hilirisasi Ungkap Target 8% Pertumbuhan Ekonomi Butuh Dana Lebih

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, meminta dukungan DPR agar alokasi anggaran 2026 bagi kementeriannya dapat kembali ditingkatkan. 

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, usai Badan Anggaran (Banggar) mengembalikan usulan tambahan Rp1,9 triliun menjadi Rp775 miliar.

Menurut Todotua, alokasi yang diputuskan belum sejalan dengan beban kerja kementerian yang mayoritas berfokus pada fungsi pelayanan, mulai dari perizinan, pengawasan izin, hingga fasilitasi arus investasi. 

Baca Juga: Rosan Roeslani Kawal Proyek Kampung Haji Indonesia di Makkah

“Investasi memberi kontribusi 26–30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen dalam lima tahun ke depan, dibutuhkan realisasi investasi sekitar Rp13 ribu triliun. Anggaran yang memadai menjadi prasyarat agar target itu bisa terwujud,” kata Todotua, Senin (15/9/2025).

Ia mencontohkan, sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola kementeriannya masih jauh dari performa ideal. Saat ini OSS menangani sekitar 12 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terus bertambah tiap tahun. 

“Platform ini berkaitan dengan 18 kementerian/lembaga. Dengan anggaran terbatas, kami hanya bisa menjalankan operasional dasar seperti sewa bandwidth, storage, dan loket pengaduan. Level of performance belum bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Baca Juga: Rosan Bawa Kabar Soal Investasi Baterai, Kereta Cepat, dan Giant Sea Wall dari Tiongkok

Selain itu, Todotua menyoroti banyaknya gugatan perdata yang ditujukan kepada kementeriannya akibat perizinan. Hal ini, menurutnya, menyita sumber daya pegawai.

Kementerian Investasi juga mengelola sembilan kantor perwakilan investasi di luar negeri yang memerlukan biaya operasional, serta harus hadir dalam forum kerja sama bilateral dan regional terkait perdagangan dan investasi.

“Dengan kondisi anggaran saat ini, kami kesulitan menjaga efektivitas pelayanan sekaligus menjalankan mandat peningkatan realisasi investasi. Kami berharap Komisi XII dapat memfasilitasi pembahasan dengan Banggar,” tutur Todotua.