Kredit Nganggur Capai Rp2.372,11 triliun, Bos BI Desak Perbankan Turunkan Bunga

Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitas pinjaman yang belum dicairkan atau undisbursed loan masih sangat besar. Pada Agustus 2025, nilainya mencapai Rp2.372,11 triliun atau setara 22,71 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan tingginya angka undisbursed loan tersebut dipengaruhi beberapa faktor dari sisi permintaan. Di antaranya sikap wait and see para pelaku usaha, tingginya suku bunga kredit, serta masih kuatnya pemanfaatan dana internal perusahaan untuk pembiayaan. 

“Perkembangan ini mengakibatkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan masih cukup besar, tecermin dari rasio undisbursed loan pada Agustus 2025 yang mencapai Rp2.372,11 triliun atau 22,71% dari plafon kredit yang tersedia,” kata Perry dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Rabu (17/9/2025). 

Baca Juga: Bos BI Beberkan Penyebab Kredit Bank Masih Loyo, Begini Katanya!

Perry menegaskan bahwa meski BI sudah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) secara agresif sepanjang 2025. Namun, bank-bank masih enggan memangkas bunga kredit. Akibatnya, pertumbuhan kredit tetap lemah. Hingga Agustus 2025, suku bunga kredit baru turun 7 basis poin dari 9,20% pada awal tahun menjadi 9,13%.

“Penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat dan karenanya perlu dipercepat,” terangnya.

Baca Juga: Terima Dana Rp55 Triliun, Bank Mandiri Bakal Gaspol Kredit ke Sektor Prioritas 

Dari sisi penawaran, perbankan sebenarnya memiliki ruang cukup longgar untuk menyalurkan kredit. Hal itu terlihat dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni sebesar 27,25% pada Agustus 2025. Kondisi ini sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan KLM BI, serta minat penyaluran kredit yang membaik sebagaimana tercermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement).

BI mencatat, pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 meningkat menjadi 7,56% (year-on-year/yoy), dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 7,03%. Meski demikian, Perry menilai kinerjanya belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara optimal.