Ribuan Anak Terdampak Insiden Pangan, BGN Bandingkan Kasus Indonesia dengan AS dan Brasil

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia merupakan tantangan serius.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan fenomena serupa juga dialami negara lain yang melaksanakan program pemberian makanan berskala besar. Di Amerika Serikat, sebanyak 16.000 anak terdampak dalam periode 1990–1999. Sementara di Brasil, tercatat 26.143 anak menjadi korban insiden pangan selama hampir 20 tahun, dari 2000 hingga 2018.

“Seperti halnya program pemberian makanan dalam skala besar di negara mana pun, insiden terkait keamanan pangan juga terjadi di Amerika Serikat dan Brasil. Kami bandingkan dengan Brasil kurang lebih 40 juta penerima manfaat, dan AS sekitar 30 juta penerima manfaat,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (4/10/2025).

Baca Juga: Kelanjutan Kasus Penganiayaan Dua Wartawan saat Meliput Praktik MBG Dianiaya

Menurut Nanik, penyebab insiden keamanan pangan di Indonesia beragam, mulai dari pergantian pemasok bahan, proses pengolahan yang terlalu lama, hingga lemahnya pengawasan mutu. Mayoritas korban adalah anak sekolah, sementara kelompok penerima lain, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak terdampak.

“Kami memastikan bahwa insiden yang terjadi hanya menimpa siswa sekolah, sementara ibu hamil dan balita tetap aman. Setiap langkah mitigasi ditempuh untuk menjamin kepercayaan publik bahwa program ini berjalan dengan standar tertinggi,” katanya.

Ia menambahkan, culture shock yang dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru juga menjadi salah satu penyebab. Untuk itu, BGN menyarankan agar SPPG baru memulai pelayanan MBG dengan jumlah kecil, sementara SPPG lama diminta berhati-hati dalam mengganti pemasok.

Baca Juga: Di Tengah Himpitan Ekonomi, Program MBG Jadi Harapan Baru Bagi Ibu Tunggal di Tangsel

“Prinsip zero accident ditegakkan dengan memperkuat pembinaan berkelanjutan bagi seluruh SPPG. Mekanisme pengawasan diperketat, mulai dari pengendalian suplai bahan makanan, kehati-hatian dalam pergantian pemasok, hingga penerapan standar penggunaan bahan segar dan susu pasteurisasi,” pungkas Nanik.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan pihaknya terus memperkuat aspek transparansi dan keterbukaan informasi publik.

“BGN berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan faktual kepada masyarakat. Kami membuka kanal pengaduan masyarakat dan siap menindaklanjuti setiap laporan terkait keamanan pangan. Prinsip kami adalah cepat merespons, terbuka, dan akuntabel,” ujar Hida.

Ia menambahkan, pengawasan partisipatif menjadi kunci keberhasilan program MBG. “Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk berperan aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Kolaborasi adalah langkah terbaik untuk mencegah terulangnya insiden serupa,” ucapnya