Purbaya Tagih Janji Hyundai Soal Investasi Mobil Listrik di Indonesia, Singgung Produksi EV

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan realisasi komitmen Hyundai dalam mengembangkan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Automotive Conference (GIAC) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Selasa (4/8/2026).

Purbaya menilai sudah saatnya produsen otomotif asal Korea Selatan tersebut menunjukkan hasil nyata dari investasi yang pernah dijanjikan kepada pemerintah. Ia secara terbuka mempertanyakan capaian produksi kendaraan listrik Hyundai di Indonesia.

"Ada Hyundai? Sekarang sudah produksi EV berapa banyak? Berapa persen? Dulu waktu investasi janjinya mau bikin pabrik EV di Indonesia," kata Purbaya.

Ia kemudian mengungkapkan pemerintah telah memberikan dukungan penuh sejak tahap awal investasi Hyundai. Saat itu, Purbaya masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Menurut Purbaya, Hyundai datang dengan rencana membangun pabrik di Indonesia dan meminta seluruh proses investasi mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah pun mengaku memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan agar proyek tersebut berjalan cepat.

"Mereka datang ke kantor saya dan bilang ingin membangun pabrik di Indonesia, tetapi meminta dukungan penuh. Saya tanya, 'Apa yang dibutuhkan?' Mereka bilang, 'Terserah pemerintah bisa membantu apa.' Saya jawab, 'Kami dukung semuanya,'" ujarnya.

Purbaya menyebut proses dari penyampaian rencana investasi hingga peletakan batu pertama atau groundbreaking hanya memakan waktu sekitar empat bulan. Seluruh perizinan disebut diproses melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Sejak mereka datang sampai groundbreaking cuma empat bulan, gratis lagi. Semua perizinan kami bantu urus. Hyundai tinggal datang sesuai kebutuhannya," katanya.

Ia menjelaskan pemerintah mengawal setiap kebutuhan investasi Hyundai agar tidak terkendala birokrasi. Koordinasi dilakukan bersama BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Keuangan sesuai kebutuhan investasi.

"Kalau perlu izin investasi, kami panggil BKPM. Kalau izin impor, kami panggil Kementerian Perdagangan. Urusan industri kami panggil Kementerian Perindustrian, urusan pajak kami panggil Kementerian Keuangan. Jadi semuanya cepat," ujarnya.

Baca Juga: Purbaya Minta Toyota Pindahkan Pabrik Utama dari Thailand ke Indonesia, TMMIN: Kita Pikirkan

Purbaya memastikan pola pendampingan investasi seperti itu akan terus diterapkan untuk menarik lebih banyak investor ke Indonesia. Pemerintah juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan masukan demi memperbaiki iklim investasi.

"Ke depan kita akan terus melakukan hal seperti itu. Jadi kalau ada masukan soal perbaikan iklim investasi, pemerintah akan terus memberikan dukungan agar investasi bisa berjalan lebih cepat," kata Purbaya.