Respons Aksi Demo Penambang, PT Timah (TINS) Akui Alami Kerugian

PT Timah Tbk (TINS) angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang terjadi di kantor pusat Perseroan. Sekelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai rakyat penambang menggelar aksi di kantor TINS, menuntut sejumlah hal, seperti penyesuaian harga jual timah. 

"Demonstrasi dilakukan oleh sekelompok masyarakat penambang di kantor pusat PT Timah Tbk untuk memenuhi tuntutan rakyat penambang seperti penyesuaian harga jual timah," ungkap Sekretaris Perusahaan TINS, Rendi Kurniawan. 

Ia menambahkan bahwa aksi tersebut berujung pada kerusakan sejumlah aset perusahaan. "Perusakan terhadap sejumlah aset perusahaan yang mengakibatkan kerusakan material dan ditengarai merugikan perusahaan," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Saksikan Langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara dari Tambang Ilegal kepada PT Timah

Diketahui, aksi demonstrasi turut dipicu keresahan para penambang dari berbagai wilayah di Pulau Bangka atas aktivitas Satuan Tugas (Satgas) Nanggala bentukan PT Timah dan Satgas Halilintar bentukan pemerintah. Kedua satgas tersebut ditugaskan untuk menertibkan tambang timah ilegal, namun justru menuai penolakan lantaran dinilai mengganggu hak penambang lokal.

Di tengah situasi panas itu, Presiden Prabowo Subianto hadir di Bangka Belitung pada Senin, 6 Oktober 2025. Ia menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang. 

“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” kata Presiden Prabowo kepada awak media.

Baca Juga: Dirut PT Timah: Tambang Ilegal Bikin Kami Selalu Kalah di Lapangan

Dalam keterangannya, Presiden mengungkap nilai aset yang berhasil disita dari enam perusahaan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun, belum termasuk kandungan tanah jarang (rare earth atau monasit) yang nilainya bisa jauh lebih besar.

"Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang. Monasit ya, monasit itu satu ton itu bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar," ungkapnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa total kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah PT Timah mencapai sekitar Rp300 triliun. “Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan,” tegasnya.