DBH dari Pemerintah Pusat Dipotong, Subsidi untuk Transportasi Umum Total Rp6 Triliun, Dari Mana Duitnya?

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengatakan alokasi subsidi transportasi dari APBD DKI mencapai sekitar Rp6 triliun.

Itu artinya perlu diskusi mendalam mengenai efektivitas skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan publik pada sektor transportasi yang dikelola oleh Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta

Evaluasi untuk memastikan anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam rapat tadi kami mendengarkan berbagai masukan dari pimpinan dan anggota Komisi B terkait evaluasi biaya PSO, termasuk peluang peningkatan pendapatan non-farebox serta optimalisasi tiket,” ujar Nova, Selasa (7/10).

Nova menegaskan, pemberian subsidi transportasi harus tetap berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan penumpang, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

"Tentu yang paling penting adalah asas kenyamanan bagi penumpang. Kualitas layanan harus menjadi prioritas utama dari penggunaan dana subsidi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, saat ini Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat penerima manfaat PSO, termasuk pelajar, lansia, dan kelompok tertentu lainnya. Ke depan, Komisi B mendorong adanya kajian mendalam terhadap efektivitas pemetaan penerima manfaat dan potensi penyesuaian tarif.

“Kita lihat dulu hasil kajiannya. Tarif Transjakarta misalnya, sejak tahun 2005 masih Rp3.500 dan belum pernah naik sampai sekarang. Padahal, subsidi Transjakarta menjadi yang terbesar, mencapai sekitar Rp4,2 triliun per tahun dengan rata-rata 1,3 juta penumpang per hari,” jelasnya.

Nova menambahkan, pembahasan mengenai tarif juga berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Ia menyebut, adanya potensi penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan APBD dalam menanggung subsidi PSO.

"Dengan adanya pemangkasan DBH ini, kami tengah menjajaki kemungkinan agar sebagian subsidi transportasi dapat didukung pembiayaannya oleh pemerintah pusat,” ungkap Nova.