Polemik Bandung Zoo, Pengamat Unpad Dorong Pemkot Perbaiki Tata Kelola Aset Publik

Polemik pengelolaan Bandung Zoo kembali mencuat ke permukaan. Kasus hukum yang membelit pengelolaan kebun binatang kebanggaan warga Bandung itu dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola aset publik yang dikelola oleh pihak swasta. 

Meski telah berganti beberapa periode pemerintahan, permasalahan tersebut belum juga menemukan titik terang.

Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan, menilai bahwa kasus Bandung Zoo menjadi potret klasik lemahnya tata kelola aset publik yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Baca Juga: Pemkab Bandung Dorong Peran Anak Muda dalam Pengelolaan Sampah

"Permasalahan ini sudah berlangsung lama dan menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam aspek tata kelola. Pemerintah Kota Bandung harus berani mengambil langkah tegas dan sistematis,” ujar Firman, Selasa (15/10/2025).

Firman menguraikan empat langkah penting yang harus segera dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Bandung Zoo.

Pertama, semua pihak harus menghormati dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan baru.

Kedua, perlu dilakukan penataan tata kelola Bandung Zoo dengan memastikan otoritas pengelolaan berada pada pihak yang sah secara hukum, disertai peningkatan aspek legalitas, transparansi, pengawasan, dan evaluasi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Langkah ketiga, kata Firman, adalah mengoptimalkan birokrasi dinas dan badan terkait di lingkungan Pemkot Bandung agar menjalankan fungsi koordinatif, termasuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku lembaga yang berwenang dalam izin konservasi satwa.

Baca Juga: Transformasi Bandung, Enam Jurus Tata Kota ala Dedi Mulyadi

“Keempat, Bandung Zoo harus kembali pada hakikatnya sebagai aset publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Firman, kebun binatang ini seharusnya menjadi sarana wisata, konservasi, dan edukasi, bukan sekadar objek bisnis yang sarat konflik. Ia juga menekankan pentingnya memastikan adanya kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dari pengelolaan Bandung Zoo, agar tidak hanya dinikmati oleh pihak swasta.

Baca Juga: Purbaya Ogah Keluarkan Dana APBN Untuk Bangun Family Office, Ini Alasannya!

"Dengan berbagai persoalan hukum dan tata kelola yang belum terselesaikan, masa depan Bandung Zoo kini bergantung pada sejauh mana keberanian Pemerintah Kota Bandung melakukan reformasi pengelolaan secara transparan dan berkeadilan," pungkasnya.