Tiga Minggu Pemerintah AS Shutdown, Ini Dampak Buruknya ke Kondisi Perekonomian Riil

Dampak dari tak disahkannya UU di Kongres pemerintah Amerika Serikat mengakibatkan shutdown dan saat ini sudah masuk pekan ketiga.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa shutdown tersebut sudah mulai berdampak negatif terhadap perekonomian riil.

"Situasinya semakin serius. Kondisi ini mulai berdampak pada perekonomian riil," ungkapnya kepada Fox Business pada Senin (13/10), tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Bessent menjelaskan bahwa pemerintah terpaksa "mengutak-atik anggaran" untuk memastikan pembayaran upah militer, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau penangguhan pembayaran kepada pegawai dan layanan federal lainnya, termasuk museum Smithsonian dan National Zoo.

Bessent juga mengonfirmasi bahwa pekerja-pekerja di seluruh AS sedang dirumahkan untuk sementara waktu.

Baca Juga: Jadi Masalah Serius, Menkeunya Trump Keluhkan Shutdown Pemerintah AS

Pada 1 Oktober, hari pertama shutdown pemerintahan, firma konsultan EY-Parthenon memperkirakan bahwa setiap pekan selama shutdown diterapkan akan mengurangi sekitar 0,1 poin persentase dari produk domestik bruto (PDB) kuartalan AS, setara dengan kerugian sekitar 7 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.580).

Sementara Politico, yang mengutip memo Gedung Putih, melaporkan bahwa dampak ekonomi mingguan bisa mencapai 15 miliar dolar AS, yang berpotensi menyebabkan 43.000 pekerjaan lainnya akan hilang jika shutdown terus berlanjut.

Senat AS dijadwalkan akan kembali bersidang pada Selasa (14/10) dan kembali melakukan voting terkait rancangan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.

Namun, rancangan tersebut telah tujuh kali gagal mencapai batas minimal 60 suara. Anggota Senat dari Partai Republik telah berusaha memperoleh dukungan dari Partai Demokrat, tetapi upaya tersebut sebagian besar gagal.

Kebuntuan politik berpusat pada perselisihan mengenai subsidi asuransi kesehatan di bawah Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau (Affordable Care Act), yang menurut kubu Demokrat harus dipertahankan, sementara kubu Republik menuntut agar pemerintahan dibuka kembali terlebih dahulu.