Ekonomi dan SDM Perlu Perbaikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo–Gibran

Lembaga riset kebijakan publik Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada pada kategori “Cukup Baik” (Acceptable). 

Namun, dua sektor strategis yakni ekonomi dan industrialisasi serta transformasi sumber daya manusia (SDM), dinilai masih “Perlu Perbaikan” (Developing) karena implementasi kebijakan dinilai belum konsisten di lapangan.

Executive Director Prasasti Nila Marita menyatakan, evaluasi ini disusun sebagai refleksi atas perjalanan pemerintahan sejak pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024. 

“Memasuki satu tahun pemerintahan, bangsa kita sedang bergerak dari perumusan visi menuju tahap pelaksanaan. Kajian ini menjadi cermin objektif atas capaian dan arah pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Nila di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca Juga: Pasar Modal Tembus Rp15.000 T dan Surplus Perdagangan Capai US$5,49 M di Tahun Pertama Prabowo

Kajian Prasasti mengacu pada RPJMN 2025–2029 dan delapan Asta Cita yang menjadi dasar arah pembangunan nasional. 

Penilaian dilakukan terhadap empat pilar utama, yaitu Ekonomi dan Industrialisasi, Transformasi SDM, Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya, serta Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi menjelaskan, dua pilar terakhir mendapat nilai “Cukup Baik”, sedangkan dua pilar pertama masih memerlukan perbaikan implementasi. 

“Arah kebijakan sudah tepat, tetapi efektivitas pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan utama,” ujarnya.

Dalam pilar ekonomi, pemerintah dinilai sudah menunjukkan arah kebijakan yang jelas melalui program food estate, pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta penguatan peran Dana Investasi Nasional (Danantara). Namun, deregulasi belum optimal dan proses perizinan masih panjang, sehingga pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai, reformasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi*menjadi syarat utama agar dunia usaha dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja lebih luas. 

Prasasti merekomendasikan perluasan insentif bagi kawasan industri, percepatan konektivitas infrastruktur strategis, serta pembiayaan UMKM dan petani melalui skema penjaminan pemerintah.

Untuk pilar transformasi SDM, Prasasti menilai sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis memiliki arah kebijakan yang tepat, namun pelaksanaannya belum seragam antarwilayah. Variasi standar mutu, keterbatasan fasilitas, dan minimnya pengawasan digital menjadi kendala dalam pemerataan manfaat program.

Prasasti merekomendasikan penyusunan standar nasional pelaksanaan MBG, pelibatan UMKM lokal sebagai penyedia pangan, serta integrasi sistem pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi agar transformasi SDM berjalan sebagai satu ekosistem terpadu.

Baca Juga: Ditegur Tiga Kali Masih Bandel, Prabowo Siap Ganti Menteri

Dalam pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya, kinerja pemerintah dinilai cukup baik dengan stabilnya tingkat kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, dan penguatan ekonomi kreatif. Meski demikian, Prasasti mencatat masih ada tantangan pada integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan.

Sementara itu, untuk pilar Politik, Hukum, dan Keamanan, arah reformasi birokrasi dan hukum disebut mulai terlihat, namun penguatan sistem check and balance serta transparansi birokrasi perlu ditingkatkan. Prasasti juga menekankan pentingnya digitalisasi tata kelola dan pengawasan berbasis hasil untuk memperkuat akuntabilitas publik.

Secara umum, Prasasti menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran sudah baik, tetapi penguatan implementasi di lapangan menjadi kunci peningkatan efektivitas. 

“Keterbukaan data dan penggunaan dashboard digital akan memperkuat akuntabilitas serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil,” kata Piter.

Kajian yang dirilis bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan program prioritas nasional di tahun kedua pemerintahan.