Pemerintah Siapkan Skema PSO untuk Whoosh, Tak Semua Ditanggung APBN

Pemerintah memastikan akan hadir dalam restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, namun tidak seluruhnya akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, usai menghadiri Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (5/11/2025). Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait tengah mematangkan skema pembiayaan yang mencakup porsi tanggung jawab pemerintah maupun badan usaha.

“Tadi sudah koordinasi. Ke depan, mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation (PSO)-nya akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarana serta operasionalnya akan ditanggung bersama-sama,” ujar Rosan kepada wartawan.

Rosan menjelaskan, skema PSO atau kewajiban pelayanan publik tersebut masih dalam tahap pembahasan. Namun ia menegaskan, pemerintah akan tetap berperan sesuai amanat undang-undang, terutama dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan transportasi massal.

“Ini sedang kita matangkan, tetapi tadi disampaikan bahwa pemerintah pasti hadir. Untuk prasarana dan transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah. Namun untuk sarananya dan operasionalnya bisa dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lainnya,” tambahnya.

Baca Juga: Prabowo Tanggung Utang Whoosh, Airlangga: Masih Dikaji Skemanya

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya proyek yang berdampak pada meningkatnya beban utang. Sebagian utang tersebut akhirnya ditanggung oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Meski proyek ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan mobilitas antara dua kota besar, beban pembayaran utang dan bunga pinjaman dari China Development Bank (CDB) dinilai perlu dikelola dengan lebih hati-hati. Pemerintah kini tengah mencari skema restrukturisasi agar beban keuangan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Melalui mekanisme PSO, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peran negara dalam menyediakan layanan publik dan keterlibatan badan usaha dalam mengelola operasional secara efisien. Skema ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan proyek Whoosh tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap keuangan negara.