Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Indonesia menegaskan arah baru pembangunan energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui partisipasinya dalam Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2025, forum minyak dan gas bumi terbesar di dunia.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan pilar penting dalam membangun kedaulatan nasional.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan setiap kerja sama internasional di sektor hulu migas membawa manfaat nyata — memperkuat ketahanan energi, mengembangkan industri pendukung, dan mempercepat alih teknologi,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (6/11/2025).
Baca Juga: EMCL Salurkan 21.600 Ayam Petelur, SKK Migas: Bukti Migas Bawa Manfaat Nyata
Pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas nasional sebesar 31 persen untuk minyak dan 51 persen untuk gas pada 2029, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Target tersebut ditopang kebijakan reformasi fiskal dan perizinan guna mempercepat investasi serta mendorong eksplorasi di wilayah frontier.
Dalam ADIPEC 2025, Indonesia menegaskan kesiapan menjadi mitra strategis global melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
Staf Khusus Menteri Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Nanang Abdul Manaf, mengatakan fokus utama Indonesia adalah membuka peluang investasi di 14 cekungan potensial yang memiliki cadangan besar.
Adapun, beberapa diantaranya Cekungan Sumatra Selatan dengan potensi gas bumi sebesar 11,4 miliar barel setara minyak (BBOE), Selat Makassar dengan potensi gas bumi 29 BBOE, serta Warim yang memiliki potensi minyak bumi 25,9 BBO dan gas bumi 42,2 triliun kaki kubik (TCF).
Baca Juga: Indonesia Tawarkan 60 Blok Migas di ADIPEC 2025, Undang Investor Global
“Potensi besar Indonesia perlu dioptimalkan melalui kemitraan global yang menghadirkan teknologi dan pendanaan. Sementara, Indonesia telah memiliki action plan yang jelas untuk meningkatkan iklim investasi, serta menawarkan insentif, stabilitas, dan arah kebijakan dalam mendorong investasi yang berkelanjutan,” ujar Nanang.
Pemerintah menilai tahun 2025 sebagai momentum terbaik dalam satu dekade terakhir untuk menggenjot investasi hulu migas nasional. Hingga semester I 2025, realisasi investasi mencapai US$7,19 miliar, dengan proyeksi akhir tahun sebesar US$15,9 miliar — tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Kebijakan percepatan proyek dan penyederhanaan perizinan diyakini menjadi pendorong meningkatnya minat investor global.
“Di antara kebijakan baru yang menjadikan investasi di Indonesia semakin menarik di antaranya signature bonus yang rendah, penyempurnaan rezim fiskal yang lebih fleksibel, kemudahan akuisisi blok melalui lelang dan studi, serta kemudahan akses data dan insentif/sweetener,” tambah Djoko.
Ia menyebut, pemerintah saat ini menawarkan sembilan wilayah kerja melalui direct offer, sebagai bagian dari 75 wilayah kerja yang ditawarkan dalam lima tahun ke depan.
Baca Juga: EMCL Sumbang 30% Produksi Migas Nasional, Pendapatan Negara Tembus Rp586 Triliun
Delegasi Indonesia di ADIPEC 2025 terdiri atas SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), delapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta lima perusahaan dalam negeri (PDN). Kehadiran mereka menegaskan kesatuan visi Indonesia dalam menampilkan potensi besar hulu migas dan memperkuat posisi nasional sebagai pemain utama di pasar energi global.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Djati Waluyo