BPIP Tegaskan Komitmen Transparansi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik 2025

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan paparan resmi dalam agenda Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP). Uji publik ini merupakan tahapan penentuan kualifikasi dan peringkat nasional keterbukaan informasi bagi seluruh badan publik yang telah dinyatakan lolos verifikasi SAQ. 

Dalam sesi pemaparan, Kepala BPIP menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari pelaksanaan tugas pembinaan ideologi Pancasila. Sejalan dengan Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2023, keterbukaan informasi diposisikan sebagai fondasi akuntabilitas lembaga serta dukungan terhadap visi pemerintah mewujudkan tata kelola yang transparan dan inklusif. 

Kepala BPIP juga memperkenalkan Portal Satu Data BPIP sebagai langkah strategis dalam membuka akses data secara luas kepada publik. Melalui platform ini, BPIP telah menyediakan lebih dari 56 dataset yang mencakup produk hukum, data program, hingga data kelembagaan, yang seluruhnya dapat diunduh secara terbuka. Inisiatif tersebut sekaligus menjadi implementasi Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

Sementara itu, Sekretaris Utama BPIP memaparkan penguatan ekosistem digital keterbukaan informasi melalui sejumlah platform layanan, antara lain PPID BPIP berbasis web dan mobile, JDIH BPIP, serta sistem informasi pembentukan produk hukum seperti SiLaRas dan SNIPPER. Ia juga menyoroti transparansi pada program strategis, termasuk Aplikasi Transparansi Paskibraka yang memungkinkan lebih dari 130 ribu peserta mengakses seluruh hasil seleksi secara real-time. 

BPIP turut menyampaikan inovasi partisipatif melalui program Pancasila Saka Adikara dan Adisiswa, yang melibatkan mahasiswa dan siswa dalam diseminasi nilai-nilai Pancasila secara interaktif. Program ini telah menjangkau lebih dari 1.500 siswa di beberapa daerah dan dinilai menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi secara nasional. 

Untuk tahun 2026, BPIP memproyeksikan sejumlah inovasi lanjutan, termasuk Saba Humas sebagai forum kolaborasi keterbukaan publik, pengembangan Virtual Assistant berbasis AI dengan respons real-time, serta sistem broadcast pemberitaan berbasis email notifikasi guna memperluas jangkauan diseminasi informasi secara tepat sasaran. 

Kegiatan uji publik ini menjadi bagian dari aspek penilaian KIP, yang mencakup kualitas informasi, sarana prasarana, digitalisasi, komitmen organisasi, hingga inovasi. 

BPIP menutup pemaparan dengan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dari pembinaan ideologi Pancasila serta mendukung budaya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.