FISIP UI Ungkap 'Ruang Gelap' Bantuan Kemanusiaan Gaza dalam Diskusi Publik Bersama Human Initiative

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) melalui Klaster Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Transformasi Tata Kelola Global Berkeadilan, kembali menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Ruang Gelap Bantuan Kemanusiaan di Tengah Gencatan Senjata.” 

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan solidaritas tahunan yang digelar bekerja sama dengan Human Initiative, untuk membedah tantangan struktural, operasional, hingga geopolitik dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Acara berlangsung di Auditorium Komunikasi FISIP UI dan dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, lembaga kemanusiaan, serta jurnalis yang memiliki fokus pada isu-isu kemanusiaan dan hubungan internasional.

Solidaritas Akademik, Tantangan Bantuan dan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia 

Dalam sambutannya, Broto Wardoyo, Ph.D. (FISIP UI) menekankan pentingnya solidaritas akademik yang disertai komitmen moral dan aksi nyata di tengah krisis Gaza. Bambang Suherman (Human Initiative) memaparkan empat tantangan utama penyaluran bantuan: akses terblokade, situasi keamanan, paradigma penanganan hilir, dan ancaman musim dingin, serta adanya “ruang gelap” yang membuat bantuan tertunda berbulan-bulan.

Indah Nuria Savitri, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, menyoroti kompleksitas diplomasi Palestina, dengan lebih dari 68.000 korban jiwa dan kerusakan berat fasilitas publik. Ia memaparkan tujuh fokus kerja Kemlu, termasuk perlindungan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kerja sama multi-stakeholders, menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip hukum humaniter internasional.

Sisi Gelap Bantuan: Akses Terbatas, Pembatasan Barang, dan Kompleksitas Lapangan

Dalam diskusi publik yang dipandu Agung Nurwijoyo, M.Sc., para pembicara menyoroti tantangan penyaluran bantuan ke Palestina. Boy Mareta (Human Initiative) menggambarkan sulitnya masuknya bantuan saat KTT Cairo, dengan hanya 12% dari Jordan yang lolos pemeriksaan ketat Israel. Muhamad Ihsan (DT Peduli) menambahkan bahwa banyak barang berbahan besi dilarang masuk sehingga penerima manfaat harus diprioritaskan.

Titi Moektijasih (UN-OCHA) menekankan peran OCHA dalam memastikan akses kemanusiaan, di tengah hambatan geopolitik, penurunan pendanaan, dan meningkatnya korban dari tenaga kemanusiaan maupun jurnalis. Dr. Prita Kusumaningsih (BSMI) menyoroti pembatasan perbatasan serta kebijakan Israel yang sering berubah mendadak.

Dr. Hadiki Habib (MER-C) menekankan pentingnya dukungan akademik berbasis bukti dan menyebut pembelian logistik langsung di Gaza sebagai opsi paling aman meski lebih mahal. Sementara itu, Harfin Naqsyabandy (Liputan 6 SCTV) mengungkap banyak bantuan Indonesia ditolak karena tidak sesuai spesifikasi Israel, serta minimnya dukungan negara terhadap relawan.

Dari sisi akademisi, Asra Virgianita, Ph.D., Dosen Hubungan Internasional FISIP UI, menegaskan bahwa penanganan bantuan kemanusiaan di Palestina tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik. Karena itu, penyaluran bantuan harus ditempuh tidak hanya dengan pendekatan kemanusiaan, tetapi juga politik.

Ia menyoroti minimnya koordinasi serta pentingnya pemetaan aktor untuk membangun kolaborasi strategis. Akademisi dapat berperan dalam pemetaan dan penyusunan strategi di lapangan. Sebagai penutup, ia menekankan perlunya kehadiran negara dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, serta melindungi penggiat kemanusiaan Indonesia, sekaligus memastikan bantuan dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan keberlanjutan jangka panjang.

Memperluas Ruang Refleksi dan Aksi

Diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas penyaluran bantuan ke Gaza, termasuk hambatan struktural dan politik yang memengaruhi efektivitasnya. Melalui forum ini, FISIP UI bersama Human Initiative dan para perwakilan penggiat kemanusiaan berharap dapat memperkuat sinergitas antar penggiat kemanusiaan dan negara kolaborasi akademik dalam mendorong kebijakan, serta aksi kemanusiaan yang lebih strategis dan berkelanjutan.