RI Gelar Pertemuan Bilateral dengan Sherpa G20 Korea Selatan, Ini yang Dibahas

Indonesia diwakili Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordiantor (Kemenko) Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi selaku Sherpa G20 Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Sherpa G20 Korea Selatan.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu (16/11/2025) di sela-sela rangkaian Pertemuan Sherpa G20 ke-4, Indonesia menyoroti sejumlah isu dari bencana hingga perdamaian.

Baca Juga: Kebijakan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal IV 2025

Lebih lanjut, sejalan dengan posisi Indonesia, Korea Selatan memiliki pandangan yang sama untuk hasilkan konsensus dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Afrika Selatan 2025.

Ketidakhadiran Amerika Serikat dalam forum G20 perlu dicerminkan dalam Johannesburg Leaders’ Declaration.

Indonesia berfokus pada isu-isu ketahanan bencana, mobilisasi pendanaan bagi transisi energi yang inklusif, dan tata kelola mineral kritis yang bertanggung jawab. 

“Pengembangan mineral kritis harus dijalankan secara etis dengan perhatian serius terhadap kelestarian lingkungan dan dampak ekologis jangka panjang,” ungkap Deputi Edi, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Kamis (27/11).

Selain isu substantif, Indonesia juga menyoroti perlunya G20 Leaders’ Declaration yang lebih leader-like, ringkas, dan mencerminkan komitmen yang benar-benar dapat dijalankan agar tujuan utama Presidensi tidak tergerus oleh rumusan yang terlalu longgar. 

Pihak Korea Selatan menyampaikan juga rencana pertemuan kepala negara middle-power MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, Australia) di sela-sela KTT G20. Pada kesempatan tersebut, pemimpin negara-negara MIKTA akan melakukan joint press statement dan family photo.

Lebih lanjut, Isu perdamaian dan stabilisasi kawasan menjadi sorotan khusus. Komitmen nyata Indonesia ditunjukkan melalui kesiapan pengerahan 26.000 personel penjaga perdamaian seraya terus berupaya mengamankan dukungan PBB untuk memandatkan misi International Stabilisation Force.

Agenda ekonomi dan teknologi juga menjadi perhatian utama. Indonesia menekankan pentingnya perlindungan sosial yang bersifat universal dan adaptif serta pengembangan AI yang tetap berorientasi pada kepentingan manusia. 

Indonesia menyatakan bahwa inovasi teknologi harus didukung tata kelola data yang kuat serta mengutamakan perlindungan privasi dan keamanan. Hal ini ini kembali ditegaskan kepada Korea Selatan sebagai mitra strategis di kawasan. 

Selain itu, Indonesia juga menyerukan peningkatan transparansi utang dari semua pihak termasuk kreditor swasta, dan menyambut baik kolaborasi antara G20 dan Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR).

Menutup pertemuan, Indonesia menegaskan kesiapan untuk bekerja bersama dalam Presidensi G20 Amerika Serikat Tahun 2026. Fokus AS pada deregulasi, energi, dan transformasi digital dipandang selaras dengan kepentingan Indonesia, selama diarahkan pada tindakan yang jelas dan hasil yang dapat dirasakan publik.

Indonesia kemudian menyampaikan penekanan yang konsisten kepada Sherpa G20 Korea Selatan, “G20 perlu kembali menjadi penopang stabilitas global dengan keputusan yang berani, terukur, dan benar-benar mendorong pembangunan yang inklusif,” tutur Deputi Edi.