Mundur dari Janji, Rezim Trump Mau Batalkan Kesepakatan Tarif Indonesia-AS

Kesepakatan Amerika Serikat (AS) dan Indonesia terkait dengan kebijakan tarif terancam gagal menyusul kabar bahwa banyak komitmen yang akhirnya tak akan dipenuhi oleh Jakarta.

Seorang Pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membatalkan kesepakatan dagang yang telah disepakati pada Juli 2025. Ia sendiri tak menjelaskan rincian komitmen yang kini menjadi pertanyaan dan disebut ditinggalkan oleh Indonesia.

Baca Juga: Tok! Purbaya Kenakan Tarif Bea Keluar Emas hingga 15% Mulai 2026

“Mereka menarik diri dari apa yang sudah kami sepakati pada Juli,” ujar pejabat tersebut, dilansir dari Reuters, Kamis (11/12).

Washington khawatir atas penolakan sejumlah komitmen yang mengikat dan niatan untuk merumuskan ulang beberapa poin dalam kesepakatan dagang dari Indonesia-AS. Langkah tersebut dinilai dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih buruk dibandingkan perjanjian serupa yang telah berhasil diselesaikan dengan Malaysia dan Kamboja.

Pejabat Amerika Serikat (AS) tersebut menambahkan bahwa mitra dagangnya itu dianggap mundur dari komitmen terkait penghapusan hambatan non-tarif pada ekspor industri dan pertanian serta kewajiban untuk mengambil tindakan pada isu perdagangan digital yang menjadi concern dari AS.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent juga memberikan kritikan pedas ke Indonesia. Ia menyebut negara tersebut menjadi sedikit keras kepala dalam pembahasan perjanjian dagang, meski tidak merinci lebih jauh.

Ia membandingkannya dengan Malaysia. Negeri Jiran menurutnya lebih kooperatif dan telah menghapus ribuan tarif sehingga terjadi kenaikan arus perdagangan dengan AS.

Adapun Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan tidak ada masalah spesifik yang muncul sejauh ini dengan AS.

Baca Juga: Taiwan Bakal Terus Lobi Trump, Ingin Tarif Diturunkan Jadi 15%

“Dinamika dalam proses negosiasi adalah hal yang normal. Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera dicapai dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” kata Haryo Limanseto.