Tak Hanya Soal Urusan Dapur, SPPG Dorong Efektifkan dan Perkuat Ekonomi Pangan Lokal

Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga investasi jangka panjang pada peningkatan ekonomi lokal, efisiensi rantai pasok, dan ketahanan pangan.

SPPG yang digagas pemerintah tidak hanya menjadi infrastruktur pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga diproyeksikan menjadi simpul ekonomi baru di berbagai daerah. 

Dengan desain dapur modern berskala besar, SPPG dapat menghasilkan makanan bergizi yang diproduksi secara massal, terstandar, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur ini dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Secara ekonomi, keberadaan SPPG akan membuka peluang baru bagi rantai pasok pangan lokal. Fasilitas ini membutuhkan pasokan bahan baku harian dalam jumlah besar, mulai dari sayuran, buah, beras, telur, ayam, ikan, hingga bahan tambahan pendukung. 

Dengan demikian, petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di wilayah sekitar dapat menjadi pemasok tetap. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan perputaran ekonomi lokal secara signifikan karena SPPG beroperasi setiap hari dalam skala produksi besar.

Dari sisi infrastruktur, SPPG dirancang untuk mampu menghasilkan ribuan porsi makanan bergizi setiap hari. Ruang produksi dibuat mengikuti alur kerja efektif mulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, pemotongan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. 

Baca Juga: PLN Bersama TNI AU Bangun Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja, Salurkan Program Gizi Keluarga Sehat

Cold storage berkapasitas besar memastikan pasokan dapat distabilkan meskipun cuaca berubah-ubah atau produksi bahan baku menurun. Sistem manajemen logistik juga disiapkan agar distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima MBG berlangsung tepat waktu.

Pembangunan SPPG dinilai strategis secara nasional karena dapat menurunkan biaya distribusi program makanan bergizi. Dengan fasilitas produksi di tingkat provinsi atau kabupaten, jarak distribusi menjadi lebih pendek dibandingkan jika makanan harus dikirim dari satu pusat nasional ke berbagai daerah. Efisiensi ini tidak hanya mengurangi biaya logistik, tetapi juga menekan risiko kehilangan kualitas makanan selama perjalanan.

Melalui desain konstruksi yang matang, DJPS memastikan setiap SPPG mampu berdiri sebagai fasilitas produksi makanan yang memenuhi standar industri. Bangunan menggunakan material yang aman untuk pangan (food-grade), dan ventilasi dikendalikan untuk menjaga suhu ruang.

Peralatan produksi massal seperti steamers, boiler, kompor industri, dan mixer berskala besar juga menjadi bagian integral.

Dari perspektif makro, keberadaan SPPG juga dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan rantai pasok yang tertata, pemerintah dapat memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi jutaan anak tanpa bergantung sepenuhnya pada impor. Model ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk meningkatkan porsi konsumsi protein hewani dan memperbaiki kualitas gizi generasi muda.

Baca Juga: Danantara–BGN Percepat Pembangunan SPPG untuk Perluas Akses Layanan Gizi

Secara geografis, DJPS akan membangun SPPG di wilayah-wilayah prioritas, termasuk daerah perbatasan dan lokasi 3T. Ini dimaksudkan agar akses terhadap makanan bergizi tidak timpang antara pusat kota dan daerah terpencil. Dari 483 lokasi yang telah diverifikasi pemerintah, 264 lokasi akan dieksekusi oleh Kementerian PU, termasuk 11 lokasi yang berada di kawasan 3T.

Pelibatan pemerintah daerah menjadi elemen penting. Pemda akan menyiapkan lahan dan mendukung operasional harian bersama BGN. Hal ini menciptakan ekosistem kolaboratif yang tidak hanya menekankan infrastruktur fisik, tetapi juga keberlanjutan supply chain.