Bos Vale Sebut Kebijakan Biodiesel B40 Bebani Operasional

Presiden Direktur & CEO PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Bernardus Irmanto, blak-blakan mengenai sejumlah tantangan berat yang membayangi operasional perseroan sepanjang tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan mandatori biodiesel B40 yang dianggap menjadi ganjalan teknis bagi emiten pertambangan nikel ini.

Bernardus mengungkapkan penerapan bahan bakar minyak solar campuran kelapa sawit 40% tersebut memberikan beban tersendiri bagi manajemen. Hal ini berkaitan erat dengan reliabilitas serta durabilitas armada operasional di lapangan.

"Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang kemudian memberikan tekanan pada biaya operasi, misalkan kita harus memakai B40. Penggunaan B40 itu memang harus dengan baik karena terkait langsung dengan reliabilitas dari alat-alat yang dioperasikan di lapangan dan kita perlu berhati-hati melihatnya," ujar Bernardus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (19/1/2026).

Baca Juga: Vale Buka-bukaan Soal Biaya Produksi Nikel Sorowako, Segini Angkanya!

Tak hanya tantangan dari sisi konsumsi energi, kinerja finansial INCO juga diperberat oleh kenaikan tarif royalti. Sebagai informasi, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2025, pemerintah resmi menetapkan skema tarif baru pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Kementerian ESDM.

Dalam beleid tersebut, tarif royalti nikel dipatok secara progresif berdasarkan Harga Mineral Acuan (HMA) internasional. Untuk bijih nikel, tarif ditetapkan sebesar 14% jika HMA berada di bawah US$ 18.000 per ton, dan dapat melonjak hingga 19% apabila HMA menembus level di atas US$ 31.000 per ton.

Sementara itu, untuk produk hilirisasi seperti Nickel Pig Iron (NPI), Nickel Matte, dan Ferro Nickel (FeNi), tarif royalti dipatok dalam rentang 3,5% hingga 7% sesuai dengan fluktuasi harga acuan.

Kombinasi antara kenaikan biaya operasional dan beban fiskal ini menjadi tantangan serius dalam menjaga profitabilitas, terutama saat pasar nikel sedang lesu. "Hal-hal tersebut membawa pekerjaan rumah bagi kami untuk menyelesaikannya dan bagaimana kita tetap menjaga margin positif di tengah-tengah harga nikel yang turun drastis di tahun 2025," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bernardus mengakui bahwa tekanan juga dipicu oleh realisasi harga nikel global yang tidak sejalan dengan ekspektasi awal tahun.

“Tantangannya adalah harga realisasi nikel sepanjang tahun 2025 ini di bawah dari apa yang kita harapkan,” sambungnya.

Baca Juga: Kuota Nikel Dipangkas, Vale Ngadu ke DPR

Meski terjepit di antara kebijakan mandatori biodiesel dan rezim royalti baru, PT Vale Indonesia justru mampu mencatatkan performa operasional yang cukup impresif. Bernardus mengonfirmasi bahwa kinerja perseroan sepanjang 2025 tetap selaras dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Strategi efisiensi biaya produksi dan optimalisasi penjualan menjadi 'penyelamat' bagi emiten berkode saham INCO ini. "Biaya produksi di Sorowako itu ada di kisaran angka 9.000 (dolar AS) per ton. Ini termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia di dalam produksi nikel matte," tegas Bernardus.

Dari sisi volume, produksi nikel matte INCO hingga November 2025 tercatat mencapai 66.848 ton, tumbuh 3% secara tahunan (year-on-year). Namun, kejutan terbesar justru datang dari lini penjualan bijih nikel (ore) saprolit yang bersumber dari wilayah Pomalaa dan Bahodopi.

Hingga November 2025, volume penjualan bijih nikel melonjak hingga 1.905.740 wet metric ton (wmt). Realisasi ini jauh melampaui target RKAP yang dipatok sebesar 1,36 juta ton. Ekspansi volume ini pun menjadi motor utama pendapatan perseroan yang menembus angka US$ 902 juta.

Sebagai penutup, Bernardus menekankan bahwa kemampuan INCO dalam menjaga struktur biaya yang kompetitif di tengah volatilitas pasar adalah kunci kemenangan perseroan tahun ini.

“Secara kinerja, baik dalam hal produksi, penjualan ore, dan biaya, tiga variabel ini kami bisa memenuhi bahkan melebihi apa yang dicantumkan di dalam budget,” tutupnya.