DPR Kembali Soroti Kebocoran Minyak Vale, Ini Penjelasan Bos Vale

Komisi XII DPR RI menyoroti insiden kebocoran pipa minyak Marine Fuel Oil (MFO) milik PT Vale Indonesia Tbk yang terjadi pada 23 Agustus 2025 silam. Kejadian ini dinilai berdampak serius pada lingkungan dan mata pencaharian warga di sekitar fasilitas perusahaan.

Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Natalia, melontarkan peringatan keras kepada manajemen PT Vale. Ia mempertanyakan langkah konkret perusahaan dalam memitigasi dampak pencemaran yang merugikan masyarakat, mulai dari kanal irigasi hingga aliran sungai.

"Itu sangat-sangat mengkhawatirkan masyarakat karena banyak itu kan tercemar ya Pak ya, kanal irigasi dan Sungai kalau enggak salah itu di sana. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa tuh Pak? Agar kejadian itu tidak terulang lagi," ujar Shanty dalam rapat dengar pendapat, Senin (19/1/2026).

Shanty menekankan bahwa kehadiran perusahaan tambang seharusnya membawa kesejahteraan, bukan beban akibat kerusakan lingkungan. Ia juga mengungkap skala kerusakan yang cukup luas akibat genangan minyak.

Baca Juga: Kuota Nikel Dipangkas, Vale Ngadu ke DPR

"Jangan sampai masyarakat juga terbebani ya Pak ya karena hal-hal tersebut. Justru malah kita harus membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan membebani dengan hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pencemaran air ini kan ikan mati, burung mati, itu kan sungai juga tercemar minyak, genangan Pak, sawah juga terutama Pak, itu kurang lebih 30 hektare kalau enggak salah itu tergenang minyak," tegasnya.

Merespons hal tersebut, Presiden Direktur & CEO PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, mengakui adanya insiden kebocoran pada pipa sepanjang 60 kilometer yang menghubungkan Pelabuhan Balantang ke pabrik pengolahan.

Berdasarkan hasil investigasi, Irmanto menjelaskan bahwa kebocoran tersebut dipicu oleh faktor alam, yakni pergeseran tanah akibat gempa bumi yang terjadi beberapa hari sebelum kejadian.

"Kebocoran itu disebabkan karena pergeseran tanah. Jadi seminggu sebelum kejadian itu ada gempa tanggal 17 Agustus tuh ada gempa mungkin 6 skala Richter gitu. Dan kemudian ada gempa-gempa kecil yang mengikuti dan itu yang diduga kuat kemudian menyebabkan pipa itu bending jadi agak ada bengkok," jelas Irmanto.

Baca Juga: Di Hadapan DPR, PT Vale Ungkap Progres 3 Megaproyek Nikel Rp147,5 Triliun

Terkait penanganan dampak, Irmanto mengklaim PT Vale telah membentuk satuan tugas bersama pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah pembersihan sisa minyak di sungai dan irigasi, serta pemulihan lahan warga dengan sistem sewa agar perusahaan memiliki kendali penuh atas proses recovery tanah.

"Apa yang kami lakukan Ibu di sawah-sawah yang tergenang minyak itu kami sewa sekarang. Tujuannya adalah supaya kami mempunyai kendali penuh untuk memulihkan tanah tersebut. Nah pada waktu masa sewa itu, pemilik sawah mendapatkan kompensasi hasil panen," ungkapnya.

Irmanto menambahkan, proses pemulihan lahan ini diperkirakan memakan waktu satu hingga dua tahun. Jika dalam satu tahun lahan belum pulih sepenuhnya, perusahaan berkomitmen untuk memperpanjang masa sewa hingga produktivitas pertanian kembali normal.