Pemda Harus Dukung Ruang Gerak Perempuan di Desa

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) harus mendukung ruang gerak perempuan di desa.

Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemandiran sosial dan ekonomi bagi perempuan.

Baca Juga: SIMFONI PPA Versi 3.0 Diluncurkan, Kemen PPPA Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Ini disampaikan Wamen PPPA saat bertemu Kepala Desa perempuan  dalam puncak Peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Lapangan Butuh, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

​“Perempuan di desa harus didukung ruang geraknya untuk pemberdayaan. Banyak perempuan yang hari ini bukan hanya menjadi tulang rusuk, tetapi juga tulang punggung keluarga,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Selasa (20/1).

Wamen PPPA menambahkan perempuan mempunyai peran strategis dalam pembangunan desa, mengingat perempuan mencakup sekitar 50 persen dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu. pemberdayaan perempuan desa dapat menciptakan kemandirian komunitas desa, diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Program Kebun Pangan Lokal dinilai menjadi salah satu ruang konkret pemberdayaan dan peningkatan aksesibilitas ekonomi bagi perempuan desa yang dapat dikembangkan.

​“Kebun Pangan Lokal, ditambah dengan program dari Kementerian Pertanian, bisa menjadi kolaborasi yang membuka ruang pemberdayaan dan akses bagi perempuan. Kami juga sedang menjalankan Kebun Pangan Lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelas Wamen PPPA.

​Wamen PPPA juga meyakini penguatan kapasitas perempuan desa akan berdampak langsung pada ketahanan desa secara keseluruhan. Wamen PPPA juga mengingatkan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga melalui kolaborasi sebagai langkah strategis untuk mendukung prioritas Presiden, seperti Kementerian Pertanian melalui pembibitan dan pendampingan, serta Koperasi Desa Merah Putih untuk pemasaran.

​“Perempuan memegang peranan yang sangat penting. Ketika kita memberikan ruang berdaya dan akses kepada perempuan, mereka bisa menjadi pelaku pembangunan. Petani perempuan juga sangat banyak. Saya yakin perempuan kuat, desa akan kuat, dan negara juga akan menjadi kuat,” pungkas Wamen PPPA.

​Peringatan Hari Desa Nasional 2026 mengusung tema “Bangun Desa, Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia” sebagai refleksi pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan pentingnya sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat desa saat Hari Desa Nasional 2026.

​“Desa memiliki peran sentral dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional. Desa selama ini telah menjadi penyedia bahan pangan, tenaga kerja, dan bahan baku industri lokal yang menopang kebutuhan masyarakat perkotaan dan pembangunan nasional,” ujar Mendes PDT.

​Dalam kesempatan tersebut, Mendes PDT memimpin "Deklarasi Boyolali". Deklarasi dibacakan bersama para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dengan menekankan tiga poin utama. 

Pertama, komitmen melaksanakan program prioritas Presiden dalam rangka mewujudkan Asta Cita ke-6 ‘Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’. 

Kedua, penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan berbagai program prioritas lainnya. Ketiga, penegasan posisi masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.