Airlangga: Pemerintah Tak Tolerir Saham Gorengan, Merusak Kepercayaan!

Pemerintah memberikan peringatan keras terhadap para pelaku manipulasi pasar modal di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada ruang bagi praktik "saham gorengan" yang merugikan investor.

Airlangga menyebut, Presiden telah memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar secara struktural. Hal ini menyusul dinamika di otoritas pasar modal belakangan ini.

Baca Juga: Ini Jadwal Buyback Saham RMK Energy (RMKE): Total Hingga Rp200 Miliar!

"Pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," tegas Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Airlangga, praktik goreng-menggoreng saham ini punya dampak domino yang fatal. Bukan cuma soal harga, tapi bisa menghambat investasi asing yang masuk ke tanah air.

"Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing atau FDI," imbuhnya.

OJK Siap Sikat Finfluencer Nakal

Senada dengan Airlangga, Plt Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi memastikan pihaknya bakal melakukan tindakan hukum yang memberikan efek jera. OJK akan menyisir praktik manipulasi pasar secara masif.

"Kami akan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau manipulasi pasar secara masif. Set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera," kata Friderica.

Tak hanya para pelaku pasar di bursa, OJK juga membidik para pembuat konten keuangan yang seringkali menyesatkan investor ritel.

"Serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para finfluencer," pungkasnya.

Baca Juga: ‎Free Float Naik, KSEI Wajib Perjelas Identitas Pemegang Saham

Sebagai langkah perbaikan ke depan, pemerintah dan OJK sepakat mempercepat demutualisasi bursa dan menaikkan batas minimal free float (saham publik) menjadi 15 persen agar pasar lebih transparan dan likuid.