OJK Segera Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mencanangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai langkah penguatan tata kelola dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Pejabat Sementara Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pembentukan satgas tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendorong reformasi pasar modal, khususnya pada aspek integritas dan tata kelola.

“OJK bersama Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia, pelaku industri, serta para stakeholder berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Kami sudah berkesempatan berdiskusi dengan Pak Neko dan akan segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal. Mohon dukungan dari Bapak-Ibu semua,” ujar Friderica dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga: Demutualisasi BEI, Antara Reformasi dan Risiko Dominasi

Pembentukan satgas ini didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat fondasi pasar modal di tengah meningkatnya peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan perekonomian nasional.

Sebelumnya, OJK telah menyusun delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang terbagi dalam beberapa pilar utama sebagai berikut.

Pilar Likuiditas

1. Kebijakan Baru Free Float
   Menaikkan batas minimum free float emiten atau perusahaan tercatat menjadi 15% sesuai standar global, dengan masa transisi bagi emiten eksisting.

Pilar Transparansi

2. Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO)
   Memperkuat keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan kredibilitas dan investability pasar.
3. Penguatan Data Kepemilikan Saham
   Penguatan data oleh KSEI agar lebih granular, andal, dan sesuai best practice global, termasuk detail tipe investor serta peningkatan disclosure kepemilikan.

Pilar Tata Kelola dan Enforcement

4. Demutualisasi Bursa Efek
   Penguatan tata kelola bursa serta mitigasi benturan kepentingan melalui pemisahan fungsi komersial dan pengawasan.
5. Penegakan Peraturan dan Sanksi
   Enforcement yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyampaian informasi menyesatkan.
6. Tata Kelola Emiten
   Peningkatan standar tata kelola emiten, termasuk pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban kompetensi atau sertifikasi profesi bagi penyusun laporan keuangan.

Pilar Sinergi dan Pendalaman Pasar

7. Pendalaman Pasar Secara Terintegrasi
   Akselerasi pendalaman pasar dari sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur secara terkoordinasi.
8. Kolaborasi dan Sinergi dengan Stakeholder
   Penguatan kerja sama antara pemerintah, regulator, self-regulatory organization (SRO), pelaku industri, dan asosiasi dalam mendorong reformasi struktural yang berkelanjutan.