Kapolri Turun Tangan Pantau Praktik 'Saham Gorengan' di Pasar Modal

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri meningkatkan pengawasan terhadap dinamika pasar modal, khususnya potensi praktik manipulasi harga saham atau saham gorengan, guna melindungi investor dan menjaga kepercayaan terhadap iklim investasi nasional. 

“Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut,” kata Jenderal Sigit dalam Rapim Polri 2026, beberapa waktu lalu. 

Kapolri menilai praktik saham gorengan berisiko merusak kesehatan pasar modal dan merugikan investor. Karena itu, Polri mengambil langkah pengawasan untuk memastikan tidak ada permainan curang yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pasar keuangan.

Baca Juga: Profil MINA, Emiten Happy Hapsoro yang Terseret Kasus Dugaan Saham Gorengan oleh Bareskrim

“Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus,” tegasnya.

Menurut Sigit, pengawasan tersebut diarahkan untuk melindungi investor sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Dengan pasar yang lebih bersih, saham-saham dengan kinerja fundamental dinilai dapat tumbuh secara wajar dan berkelanjutan.

“Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga,” ujarnya.

Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa penanganan teknis perkara pidana di sektor pasar modal berada pada ranah khusus jajaran reserse. Polri akan terus melakukan koordinasi dan pemetaan terhadap potensi pelanggaran yang terindikasi mengarah pada tindak pidana.

“Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse,” jelas Sigit.

Baca Juga: Terseret Kasus Saham Gorengan Hingga ARB, BEI Tak Suspensi Saham PIPA

Selain isu pasar modal, Rapim Polri 2026 juga membahas sejumlah agenda strategis lain, mulai dari pengamanan ketahanan pangan, pengawasan lifting minyak, hingga langkah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan.

Kapolri menegaskan kesiapan Polri mendukung agenda pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026. Dukungan tersebut diarahkan agar pelaksanaan program prioritas pemerintah berjalan selaras dengan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” kata Sigit.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional akan berjalan lebih optimal apabila stabilitas keamanan tetap terjaga. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

“Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting,” pungkasnya.