Gangguan Selat Hormuz Lampaui Krisis Suez dan Perang Teluk, IEA Kerahkan 1,8 Miliar Barel untuk Stabilkan Harga

Badan Energi Internasional (IEA) bersiap mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya: melepas cadangan minyak darurat dalam skala terbesar sepanjang sejarah lembaga itu. Keputusan final dijadwalkan pada Rabu, 11 Maret, setelah rapat darurat anggota IEA digelar Selasa kemarin.

Melansir Wall Street Journal, proposal yang dibahas dalam rapat itu melampaui 182 juta barel yang pernah dilepas IEA dalam dua tahap pada 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina. Jika tidak ada satu pun negara anggota yang menolak, proposal ini otomatis diadopsi, namun satu suara keberatan saja sudah cukup untuk menundanya.

Pemicu langkah luar biasa ini adalah gangguan di Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.

Menurut laporan dari Reuters, hampir seluruh lalu lintas kapal tanker yang biasanya melewati jalur itu terhenti padahal Selat Hormuz menanggung sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Skala gangguan ini melampaui semua krisis energi dalam sejarah modern. Sebagai perbandingan, Krisis Suez 1956 hanya mempengaruhi sekitar 10 persen ekspor minyak global, sementara Perang Teluk 1990-1991 berdampak pada sekitar 9 persen. Gangguan saat ini, di angka 20 persen, menjadi yang terbesar dalam 70 tahun terakhir.

Harga minyak sudah melonjak hingga 40 persen sejak akhir Februari dan sempat menembus 100 dolar AS per barel, setara sekitar Rp1.630.000.

Melansir Bloomberg, setelah laporan Wall Street Journal tentang proposal IEA beredar, harga Brent yang sebelumnya naik 3,7 persen langsung berbalik turun ke kisaran 87-88 dolar AS per barel, setara Rp1.418.100-Rp1.434.400, sementara WTI bergerak di sekitar 83 dolar AS per barel atau sekitar Rp1.352.900.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menyatakan negara-negara anggota secara kolektif memegang lebih dari 1,2 miliar barel cadangan darurat pemerintah, ditambah sekitar 600 juta barel cadangan industri wajib. Total hampir 1,8 miliar barel itu bisa dimobilisasi dalam situasi darurat.

IEA sendiri didirikan pada 1974, tepat setelah embargo minyak Arab yang melumpuhkan ekonomi negara-negara Barat.

Salah satu pilar utama keanggotaannya mewajibkan setiap negara menyimpan cadangan setara minimal 90 hari impor bersih dan koordinasi pelepasan cadangan darurat seperti ini adalah alasan utama lembaga itu dibentuk.

Namun efektivitas langkah ini tidak dijamin instan. Pelepasan cadangan ganda pasca-invasi Ukraina pada 2022 justru sempat mendorong harga lebih tinggi karena pasar menafsirkannya sebagai konfirmasi betapa seriusnya guncangan pasokan yang terjadi.

Analis menyebut pasokan tambahan itu baru terasa dampak stabilisasinya dalam jangka menengah.

Intervensi paling efektif dalam sejarah IEA justru terjadi pada 1991 saat Perang Teluk, ketika pelepasan cadangan terkoordinasi bertepatan dengan berakhirnya konflik sehingga efeknya langsung terasa di pasar.

Baca Juga: Amerika Serikat Serang Iran Lebih Keras, Selat Hormuz Jadi Perhatian

Situasi saat ini jauh lebih kompleks karena konflik belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Indonesia tidak memiliki kursi di meja perundingan ini. Jakarta bukan anggota IEA, tidak hadir dalam rapat darurat Selasa, dan tidak punya suara dalam keputusan Rabu, meski dampak dari keputusan 32 negara anggota itu akan ikut menentukan harga energi yang dibayar konsumen Indonesia dalam beberapa pekan ke depan.